Mustafa Badwi, S. Ag : Pendidikan politik itu penting bagi masyarakat
JURNALPOLRISULTENG.ID – TOUNA, mencermati perjalanan kontestasi pemilihan legeislatif untuk kecamatan Ampana Tete, keterwakilan pada parlemen Tojo Una-Una tak sebanding dengan jumlah pemilih diwilayah itu.
Diketahui kecamatan Ampana Tete terdiri dari 20 Desa dan 77 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah wajib pilih urutan kedua setelah kecamatan Ratolindo, namun hasil perolehan suara, sekitar 20an ribu wajib pilih tak mampu mencetak banyak wakil rakyat di DPRD Tojo Una-Una.
Arfin M. Kanya
Kamis 2 Nopember 2023 saat berbincang dengan Arfin M. Kanya, warga masyarakat desa pusungi kecamatan Ampana Tete, pada media ini menginginkan ada keterwakilan desa ini sebagai anggota DPRD Tojo Una-Una. Mengingat lambannya kemajuan desanya. “suara masyarakat banyak lari mendukung orang luar.”Ungkapnya.
Ia prihatin pembangunan sarana tranfortasi, jalan masih banyak yang belum dibenahi, sarana air bersih yang dibutuhkan masyarakat, sektor pertanian dan perkebunan perlu perhatian serius, karena mendominasi latar pencaharian masyarakat. ‘Desa ini butuh pengawalan anggota legislator dari desa ini. Ujarnya.
“Saya inginkan satu tekat warga bersatu untuk mengawal caleg asal didesa Pusungi, caleg yang memiliki kemampuan dan kepedulian serta amanah membawah dan mengawal aspirasi masyarakat. Tegasnya
Mustafa Badwi, S. Ag
Keinginan itu mengundang komentar tokoh pemuda Tojo Una-Una Mustafa Badwi, S.Ag, mengatakan, tentu harapan bisa terwujud manakala semua sepakat.
Hasil pencermatannya selama ini, banyak suara warga desa keluar, patut disayangkan jika melihat tuntutan aspirasi masyarakat cukup tinggi namun sebatas harapan saja.
Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi anggota legislative, agar tidak terjebak pada statement para oknum yang caleg yang memanfaatkan ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan masyarakat.
Ia tak menyangkali, ada kontribusi awal ketika oknum itu menjadi anggota dewan, namun tahun-tahun berikutnya mereka tidak diketahui keberadaannya, nanti datang lagi menjelang pemilu membawah sedikit bantuan dan janji muluk, yang sejujurnya sulit direalisasikan. Jelasnya.
Kedatangan mereka hanya sesaat tapi justru berhasil mempesona masyarakat, sehingga kondisi desa terus begini” Ujarnya.
Sementara menurutnya, desa Pusungi memiliki asset politik yang patut diperhitungkan, jika melihat 2 ribuan wajib pilih. “Idealnya dari desa ini bisa 2 orang wakil dilembaga legislative, bahkan 5 orang dari partai berbeda. Potensi ini sangat baik dimanfaatkan masyarakat desa Pusungi.” Serunya.
Idealnya seorang calon atau anggota legislative memiliki kedekatan dengan masyarakat, untuk memudahkan menyerap aspirasi.
Namun kondisi tidak menjadi perhatian, sehingga menjadi peluang bagi oknum politisi dari luar desa memanfaatkan potensi besar yang dimiliki desa Pusungi.
Fenomena selama ini, masyarakat tak bisa disalahkan, karena terbatasan Pendidikan politik yang seharusnya diberikan oleh para caleg asal desa Pusungi. Harusnya mereka harus tahu tentang tugas dan fungsi anggota DPRD.
Oleh karena itu ia sepakat jika semua caleg asal desa Pusungi, mengedukasi masyarakat dalam memilih wakilnya dilembaga legislative.
Banyak terjadi, kedatangan caleg yang menawarkan pembangunan dan program jika terpilih nanti menjadi anggota dewan, sementara kewenangan itu berada dilembaga eksekutif dalam hal pemerintah daerah.
Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah, Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
Disoal dana pokir ?
Iya dan itu lagi tranding, kadang digunakan sebagai alat politik untuk meraih simpatik masyarakat.
Sebagai tenaga Ahli di DPRD Tojo Una-Una ia menjelaskan, memang ada regulasi yang mengatur anggaran pokir bagi setiap anggota dewan, untuk mengakomodir aspirasi program berdasarkan usulan masyarakat saat turun reses, namun besarannya tidak diatur” Jelas Mus sapaan akrabnya.
Disitu masalahnya, apa yang bisa janjikan kemasyarakat? Ujarnya.
Tugas anggota legislative adalah meneruskan aspirasi itu kepada pemda untuk diakomodir dalam program, menjadi kesatuan dalam APBD, peran DPRD disitu adalah penggaran dan pengawasan.
hingga mutlak, seorang anggota dewan harus memiliki kemampuan berhadapan dengan pemda untuk memperjuangan aspirasi masyarakat yang diamanatkan kepadanya.
Dikatakan Mustafa, pengalaman selama ini dikecamatan Ampana Tete keterwakilan masyarakat dilegislatif tidak lebih dari 2 orang, seharusnya didesa pusungi saja, bisa menghasilkan 2 orang anggota dewan dalam satu partai, atau 5 orang dari partai yang berbeda. Tandas Mustafa Badwi (Ditulis Sam Asiku)
