JURNALPOLRISULTENG.ID, JAKARTA – Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang digelar di Gedung Aula Bhineka Tunggal Ika, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada Rabu, 6 April 2025.
Rakor tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, M.Si dan 12 kepala daerah dari kabupaten/kota se-Sulteng. Turut mendampingi Bupati Bangkep, antara lain Ketua DPRD Bangkep Arkam Supu, S.Th.I., M.Si, Pj Sekda Suripto Nurdin, S.Sos, serta sejumlah pejabat terkait lainnya, yaitu Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD Stevan Moidady, SE., M.Si, Sekwan DPRD Bangkep Asgar Lalu, SH, dan Kabag Prokopim Maslan, SSTP.
Dari unsur KPK, hadir Wakil Ketua KPK, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV.
Rakor ini mengusung tema: “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pengelolaan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bertanggung Jawab, Bersih, Akuntabel, serta Bebas Korupsi.”
Gubernur Sulawesi Tengah bersama 13 kepala daerah, pimpinan DPRD, PJ Sekda, serta perwakilan OPD menunjukkan komitmen nyata dalam menyelaraskan langkah pemberantasan korupsi dari pusat hingga ke daerah.
Kepada media Jurnal Polri Sulteng, Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa kehadiran Pemkab Bangkep dalam rakor ini adalah bentuk komitmen untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, berjalan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 13 kabupaten/kota, khususnya Pemda Bangkep dengan KPK adalah bagian dari ikhtiar kita menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah di Banggai Kepulauan,” tegas Bupati Rusli. (VR)
