JP-SULTENG.ID, BANGGAI – Aspirasi ratusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tangkiang terkait isu pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas mendapat respons dari Komisi I DPRD Kabupaten Banggai.
Dalam pertemuan bersama perwakilan buruh di Kantor DPRD Banggai, Kamis (19/11/2026), Komisi I menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Banggai sebagai tindak lanjut atas keresahan para pekerja mengenai keberlangsungan aktivitas kepelabuhanan di Tangkiang.
Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Banggai, Lisa Sundari, di hadapan perwakilan TKBM yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak isu pengalihan aktivitas bongkar muat peti kemas ke Pelabuhan Luwuk.
Dalam rekomendasi itu, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian DPRD Banggai.
Pertama, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang tetap berjalan dan tidak dilakukan pemindahan terhadap empat perusahaan peti kemas yang selama ini telah beroperasi di pelabuhan tersebut.
Kedua, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Luwuk diberikan kesempatan untuk memfasilitasi perusahaan lain yang ingin beroperasi di Pelabuhan Luwuk, khususnya dengan klasifikasi kapal kecil di bawah 6 DWT.
Dokumen rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, sebagai bentuk tindak lanjut lembaga legislatif terhadap aspirasi yang disampaikan para buruh.
Terbitnya rekomendasi ini mendapat sambutan positif dari para buruh TKBM Pelabuhan Tangkiang. Mereka menyampaikan apresiasi kepada Komisi I dan DPRD Banggai atas respons terhadap tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Bagi para buruh, rekomendasi ini menjadi harapan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang sekaligus memberikan kepastian terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan mereka. (**)
