JP-SULTENG.ID, BANGGAI – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 diwarnai dinamika politik yang cukup memanas.
Menanggapi tudingan adanya dugaan “cacat prosedur” yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain, Ketua Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai, Irwanto Kulap, angkat bicara untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan persoalan tersebut dari sisi kelembagaan.

Irwanto menegaskan, pernyataan yang menyebut proses pembahasan APBD 2027 cacat prosedur merupakan pendapat pribadi oknum anggota legislatif. Menurutnya, enam fraksi di DPRD Banggai secara bulat menyatakan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah berjalan sesuai ketentuan dan koridor regulasi yang berlaku.
“Saya luruskan secara kelembagaan. Ini pernyataan oknum aleg. Karena Fraksi Gerindra sendiri menyatakan dilanjutkan. Di mana letak cacat prosedurnya? Menurut enam fraksi, tidak ada cacat prosedur sama sekali,” ujar Irwanto dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Perdebatan Pasal 51 dan Pergeseran Jadwal Pembahasan
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain, mempertanyakan penerapan ketentuan Pasal 51 yang mengatur tahapan pembicaraan tingkat pertama hingga tingkat kedua dalam proses penyusunan APBD.
Ketentuan tersebut juga mencakup kewajiban pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tingkat komisi bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menanggapi hal itu, Irwanto menjelaskan bahwa seluruh tahapan yang dimaksud pada dasarnya telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian jadwal maupun pergeseran waktu karena kondisi yang mendesak.
Ia menerangkan, DPRD bersama pemerintah daerah sebelumnya telah memprioritaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dokumen KUA-PPAS tersebut telah disepakati dengan mengakomodasi berbagai masukan dari masing-masing komisi. Selanjutnya, hasil kesepakatan itu menjadi dasar penyusunan RKA hingga kemudian dituangkan dalam Rancangan APBD 2027.
“Kita sudah melakukan pembahasan di tingkat komisi dengan mitra kerja, sehingga tiga komisi telah melaporkan hasil rapat kerja dengan OPD ke Banggar. Pemenuhan unsur pembahasan di komisi oleh Wakil Ketua sudah dilaksanakan, hanya waktunya yang bergeser,” jelas politisi vokal tersebut.
Menurut Irwanto, karena substansi pembahasan dan berbagai masukan dari komisi telah diakomodasi sejak tahapan KUA-PPAS, proses pembahasan selanjutnya di tingkat Panitia Khusus (Pansus) maupun Banggar dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan ketentuan substantif yang berlaku.
Kejar Tenggat Waktu demi Menyelamatkan Hak Masyarakat
Lebih jauh, Irwanto mengungkapkan bahwa percepatan pembahasan APBD 2027 dilakukan karena proses penganggaran telah memasuki batas waktu yang sangat krusial.
Sesuai ketentuan, persetujuan bersama terhadap APBD 2027 melalui rapat paripurna tidak boleh melewati 30 November 2026.
Apabila tenggat waktu tersebut tidak terpenuhi, Kabupaten Banggai berpotensi tidak dapat menggunakan struktur APBD 2027 secara utuh dan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Menurutnya, penerapan Perkada akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Sebab, anggaran yang dapat dialokasikan hanya mencakup kebutuhan wajib, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja rutin, serta pembayaran kewajiban utang.
Sementara itu, anggaran untuk belanja publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat maupun pembangunan fisik berpotensi tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
“Kalau kita menggunakan Perkada, yang rugi rakyat. Kalau kita mengikuti pendapat Wakil Ketua I, maka yang rugi adalah rakyat karena keterlambatan pembahasan. Apakah karena dua orang, hak rakyat untuk mendapatkan pembangunan jadi tidak dapat?” tegas Irwanto.
Dalam penjelasannya, Irwanto juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan tata tertib DPRD.
Ia menilai ketentuan tersebut tidak secara kaku membatasi fleksibilitas teknis dalam pelaksanaan pembahasan di tingkat komisi, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan waktu.
Mayoritas Anggota Banggar Setuju Pembahasan Dilanjutkan
Dalam rapat Banggar yang melibatkan 17 anggota, dinamika pembahasan berujung pada pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 anggota menyatakan setuju agar pembahasan APBD 2027 dilanjutkan, sedangkan dua anggota lainnya memilih melakukan walkout.
Meski demikian, Irwanto menegaskan bahwa keputusan Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain, bersama Suwardi untuk meninggalkan ruang rapat tetap dihormati sebagai bagian dari hak konstitusional anggota legislatif.
Namun, ia mengingatkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan di lembaga DPRD berlandaskan prinsip kolektif kolegial dan suara mayoritas. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan pembahasan telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku.
Irwanto juga menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Gerindra yang secara kelembagaan tetap mendukung kelanjutan pembahasan APBD 2027 demi kepentingan masyarakat, meskipun terdapat perbedaan pandangan dengan salah satu unsur pimpinan DPRD yang berasal dari partai tersebut.
“Karena ini keputusan kolektif kolegial, maka tidak ada yang cacat prosedural karena diputuskan melalui suara terbanyak,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Irwanto menjelaskan bahwa percepatan pembahasan APBD 2027 di tengah ketatnya tenggat waktu bukan semata-mata disebabkan oleh keinginan pemerintah daerah maupun DPRD.
Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipengaruhi keterlambatan informasi keuangan dari pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi dalam proses pembahasan APBD 2027, sepanjang seluruh mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi pedoman. (**)
