JP-SULTENG.ID TOMPIRA – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya kompetensi, integritas, dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidy Anthonius Weken, S.I.K., mengajak aparatur pemerintah memperkuat kepedulian sosial melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I di Gedung Diklat BKPSDMD Morowali Utara, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kamis pagi (29/10/2026). Kegiatan ini diikuti 81 peserta Latsar Angkatan XXV dan XXVI.
Dalam kesempatan tersebut, Djira membawakan materi literasi administrasi pemerintahan, sedangkan Kapolres memberikan pembekalan mengenai pelayanan publik, pengabdian, dan pentingnya membangun hubungan yang baik antara aparatur negara dan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Djira menekankan bahwa aparatur pemerintah harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut dia, kemampuan administratif perlu diimbangi dengan sikap profesional, disiplin, dan kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Aparatur pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Karena itu, kompetensi dan pemahaman terhadap administrasi pemerintahan menjadi bekal penting agar tugas dapat dilaksanakan secara profesional dan tepat sasaran,” demikian inti pesan yang ditekankan dalam pembekalan tersebut.
Sementara itu, Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidy Anthonius Weken menegaskan bahwa kehadiran kepolisian dalam kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk berbicara mengenai penegakan hukum, melainkan juga membangun kemitraan dengan aparatur pemerintah dan masyarakat.
Ia mengajak para peserta memahami bahwa keberhasilan seorang aparatur tidak hanya diukur dari penilaian pimpinan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Polisi bersama masyarakat,” seru Junaidy yang disambut para peserta.
Menurut Kapolres, ada tiga hal penting yang perlu menjadi pegangan aparatur negara, yakni kompetensi, loyalitas dalam pengabdian, dan integritas.
Ia mendorong peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan. Pengalaman orang lain, baik keberhasilan maupun kegagalan, juga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas kerja.
Junaidy menambahkan, loyalitas harus diwujudkan melalui kesungguhan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar aparatur tidak bekerja secara sektoral. Ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berada di luar kewenangan suatu instansi, aparatur diharapkan tetap membantu melalui komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah atau lembaga terkait.
“Jangan hanya berpikir bahwa suatu masalah bukan urusan dinas kita. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan, kita harus bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang,” tegasnya.
Kapolres turut menyoroti pentingnya kejujuran dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah. Menurut dia, integritas harus menjadi landasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan akademik dan pengetahuan teknis harus berjalan beriringan dengan etika.
“Setinggi apa pun pendidikan dan kemampuan seseorang, tanpa etika yang baik, nilainya tidak akan berarti. Kompetensi harus disertai sikap dan integritas,” ujarnya.
Melalui pembekalan tersebut, para peserta Latsar PPPK diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan yang jujur, responsif, dan bertanggung jawab.
Pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur menjalankan prosedur, tetapi juga oleh kemauan untuk mendengarkan, memahami, dan membantu masyarakat.
Dengan demikian, pelatihan dasar menjadi salah satu momentum bagi aparatur untuk memperkuat profesionalisme sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan publik di Kabupaten Morowali Utara.(Ryo/Rein/ErTan)
*APK
