JP-SULTENG.ID, LUWUK – Pemerintah Kabupaten Banggai memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, khususnya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pengemis, pemulung, lanjut usia (lansia) terlantar, dan anak terlantar.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, Pengemis, Pemulung, Lansia Terlantar, dan Anak Terlantar di Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Bupati Banggai yang telah ditandatangani pada 4 November 2026.
Langkah ini menjadi bukti bahwa Bupati dan Wakil Bupati Banggai menempatkan penanganan kelompok rentan sebagai salah satu perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penanganan persoalan sosial tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Karena itu, Bupati Banggai membentuk Tim Terpadu yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan kewilayahan, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD, kepolisian, Koramil, kecamatan, desa/kelurahan, Puskesmas, pekerja sosial, TKSK, pendamping PKH hingga TAGANA.
Bukan Sekadar SK, tetapi Harus Menjadi Gerakan Bersama
Pemerintah Kabupaten Banggai menegaskan bahwa keberadaan SK Tim Terpadu bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi landasan kerja bersama untuk memastikan setiap persoalan sosial di lapangan mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Dalam SK tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banggai berperan dalam penjangkauan dan pendataan, asesmen sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, penelusuran keluarga dan reunifikasi, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan pascarehabilitasi sosial.
Sementara itu, unsur kesehatan memiliki peran dalam pemeriksaan dan asesmen klinis, pengobatan, serta rujukan. Adapun Satpol PP, kepolisian, Dukcapil, pendidikan, perhubungan, rumah sakit, dan perangkat daerah lainnya menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Camat Menjadi Penanggung Jawab Penanganan di Wilayah
Hal yang menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah penguatan peran kecamatan sebagai penanggung jawab wilayah.
SK Bupati secara tegas mengamanatkan kepada para camat untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan ODGJ, pengemis, pemulung, lansia terlantar, dan anak terlantar di tingkat kecamatan.
Dengan demikian, sejak SK Bupati ditetapkan pada 4 November 2026, seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Terpadu diharapkan tidak lagi memandang persoalan tersebut sebagai tanggung jawab satu dinas, tetapi sebagai tanggung jawab bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Kecamatan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap laporan atau temuan masyarakat di wilayahnya dapat segera diterima, dicatat, diidentifikasi, dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan.
Alur kerja yang ditetapkan dalam SK dimulai dari penemuan atau laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penerimaan laporan oleh desa/kelurahan dan kecamatan, asesmen awal, penanganan sesuai tingkat kedaruratan, koordinasi dan rujukan, rehabilitasi sosial serta tindak lanjut, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Respons Cepat, Tidak Boleh Saling Menunggu
Pemerintah Kabupaten Banggai mendorong agar seluruh anggota Tim Terpadu memiliki pola kerja yang responsif. Ketika ditemukan ODGJ terlantar, pengemis, pemulung, lansia terlantar, atau anak terlantar, laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Tidak boleh saling menunggu. Tidak boleh saling melempar tanggung jawab.
Camat bersama pemerintah desa/kelurahan, Puskesmas, kepolisian, TKSK, pekerja sosial, dan unsur terkait lainnya harus menjadi bagian dari respons awal di lapangan. Selanjutnya, kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait.
Pendekatan yang dilakukan bukan semata-mata penertiban, tetapi mengedepankan aspek kemanusiaan, perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, penelusuran keluarga dan reunifikasi apabila memungkinkan, serta pemberdayaan sesuai kondisi penerima layanan.
Bupati dan Wakil Bupati Hadir untuk Kelompok yang Membutuhkan Perlindungan
Melalui kebijakan ini, Bupati dan Wakil Bupati Banggai menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah hadir melindungi masyarakat yang paling rentan.
ODGJ, pengemis, pemulung, lansia terlantar, dan anak terlantar merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan menghadapi persoalan sosial seorang diri.
Pembentukan Tim Terpadu ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem penanganan yang lebih terkoordinasi, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, sehingga setiap kasus dapat ditangani berdasarkan kebutuhan dan tingkat kedaruratannya.
Sebagai tindak lanjut, penyerahan SK Tim Terpadu dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., kepada seluruh anggota Tim Terpadu, Kamis (12/11/2026), pukul 14.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Umum Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Pesan utamanya jelas: SK telah ditetapkan, tim telah dibentuk, dan mulai saat ini seluruh unsur harus bergerak sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan perlindungan benar-benar mendapatkan pelayanan.
Dinsos SIGAP – SIAP, INKLUSIF, GERAK CEPAT, AMANAH, PEDULI. (**)
