JP-SULTENG.ID, BANGGAI – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD berlangsung diwarnai ketegangan, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor DPRD Banggai tersebut diwarnai perbedaan pendapat antara unsur pimpinan dewan terkait mekanisme pembahasan tata tertib (tatib) DPRD serta tahapan penyusunan anggaran. Situasi bahkan berujung pada aksi walkout yang dilakukan Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banggai sekaligus Ketua Banggar, H. Saripudin Tjatjo atau yang akrab disapa Arif Tjatjo. Turut hadir Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Moh. Ramli Tongko, Wakil Ketua I Wardhani Murad Husain, Wakil Ketua II I Putu Gumi, anggota Banggar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Perbedaan Pandangan Soal Tatib
Perdebatan mulai mengemuka ketika Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain, mempertanyakan mekanisme pembahasan dengan mengacu pada ketentuan tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 51 dalam tatib yang berlaku.
Wardhani berpandangan bahwa mekanisme pembahasan perlu dicermati sesuai ketentuan, terutama menyangkut tahapan pembahasan di tingkat komisi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, menegaskan bahwa proses pembahasan telah memasuki tahapan berikutnya sehingga tidak tepat apabila kembali ke mekanisme sebelumnya.
“Kita sudah masuk tahapan. Jangan mundur lagi,” tegas Arif Tjatjo di hadapan peserta rapat.
Perbedaan argumentasi mengenai mekanisme pembahasan, termasuk persoalan pra-pembahasan KUA-PPAS, kemudian berkembang menjadi perdebatan yang cukup tajam. Situasi tersebut akhirnya diakhiri dengan keluarnya Wardhani Murad Husain dari ruang rapat.
Saripudin Ingatkan Konsekuensi Sikap
Aksi walkout tersebut mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPRD Banggai. Saripudin menilai, keputusan meninggalkan forum pembahasan dapat dimaknai sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap proses maupun arah pembahasan RAPBD 2027.
Ia mengingatkan bahwa setiap sikap yang diambil dalam proses kelembagaan DPRD memiliki konsekuensi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Semua persoalan karena tidak menyetujui dengan apa nya RAPBD ini tentunya ada sanksinya, bukan sanksi adat. Tahapan-tahapan yang ada, mekanisme yang ada di situ ataupun fasilitas-fasilitas untuk satu tahun punya, kami mohon maaf nanti kita bicarakan kembali,” ujar Arif Tjatjo.
Meski rapat sempat diwarnai ketegangan, Saripudin menyatakan tetap mengedepankan penyelesaian melalui komunikasi dan pendekatan kekeluargaan.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika dalam lembaga legislatif. Ia juga mengakui bahwa kekeliruan dalam memahami maupun mencermati ketentuan secara pasal demi pasal dapat saja terjadi.
Sebagai langkah penyelesaian, Saripudin mengarahkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan evaluasi sekaligus pembenahan terhadap sejumlah pasal dalam tata tertib yang menjadi sumber perbedaan pandangan.
Fraksi Gerindra Tetap Ikuti Pembahasan
Di tengah dinamika tersebut, anggota DPRD dari Partai Gerindra, Suwardi Agis, juga menyampaikan sikap sebelum meninggalkan ruang rapat.
Ia menyatakan menerima pembahasan yang berlangsung, namun meminta izin kepada pimpinan untuk keluar dari forum. Meski demikian, Agis menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tetap mengikuti proses pembahasan di Banggar.
“Pada prinsipnya saya terima, tapi saya izin pimpinan, mungkin mau keluar dari forum ini. Tapi pada prinsipnya Fraksi Partai Gerindra tetap mengikuti rapat Banggar,” ucap Agis.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Masnawati, memberikan penjelasan mengenai sikap politik fraksinya. Ia menyebut keputusan Wakil Ketua I untuk meninggalkan ruang rapat merupakan hak pribadi yang patut dihormati.
Namun, secara kelembagaan, Fraksi Gerindra memilih tetap berada dalam forum dan melanjutkan pembahasan RAPBD 2027.
Masnawati menegaskan bahwa pembahasan anggaran tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai, karena akan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun mendatang.
“Pertimbangan kedua kami adalah Ibu Wakil Ketua, kami menghormati itu keputusan beliau, setiap anggota dewan berhak melakukan itu. Tetapi atas nama Fraksi Gerindra, saya menyadari bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang untuk kita lakukan untuk satu tahun ke depan, untuk kepentingan rakyat Kabupaten Banggai bagaimana lebih baik,” tegas Masnawati.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan pembahasan mengingat pengesahan APBD memiliki batas waktu yang harus dipenuhi, yakni paling lambat 30 November.
Atas pertimbangan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan tetap berkomitmen mengikuti seluruh proses pembahasan bersama Banggar DPRD Banggai demi menuntaskan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dinamika yang terjadi dalam rapat tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran daerah yang membutuhkan kesamaan pandangan, ketelitian terhadap regulasi, serta komitmen seluruh pihak agar APBD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. (**)
