HALAMAN UTAMA
BERITA Banggai

Pemda Banggai dan Kanwil Kemenkumham RI Sulteng, Bahas Draft MoU Layanan AHU

Pemda Banggai dan Kanwil Kemenkumham RI Sulteng, Bahas Draft MoU Layanan AHU

JURNALPOLRISULTENG.ID – BANGGAI, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Banggai sekaligus Wakil Ketua TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH (TKKSD) Hj.Nurjalal.SH di dampingi Kepala Bagian Kerjasama Setda Banggai Fahmi Arifudin Rizal,S.STP Pimpin RAPAT PLENO PEMBAHASAN DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH tentang LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) di KABUPATEN BANGGAI.

Rapat Pleno ini di selenggarakan oleh bagian kerjasama Setda Banggai, bertempat diruang rapat khusus Setda Banggai. Kamis, (19/10/2023).

Ada beberapa ketentuan umum dalam perjanjian kerjasama ini yang di sepakati antara tim koordinasi kerjasama daerah dengan kanwil kemenkumham RI Sulteng, antara lain :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang  menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Kementerian hukum dan ham adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

3. Direktorat jenderal administrasi hukum umum yang selanjutnya disingkat dirjen AHU adalah salah satu unsur pelaksana di kementerian hukum dan hak asasi manusia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Kantor wilayah kementerian hukum dan ham Sulawesi tengah adalah tempat melaksanakan tugas dan fungsi kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan ketentuan peraturan perundang undangan.

5. AHU online adalah sistem pelayanan publik secara online milik direktorat jenderal administrasi hukum umum , kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.

6. Informasi AHU online adalah data yang di akses melalui aplikasi AHU online.

7. Pengawasan adalah suatu upaya dalam peningkatan layanan informasi.

8. Sosialisasi AHU online adalah pengenalan dalam meningkatkan pengetahuan terkait layanan AHU online.

9. Bimbingan teknis adalah pengembangan pengetahuan secara sistematis.

10. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan oleh salah satu PIHAK lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan , sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat di wujudkan.

11. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggaraan negara , korporasi , lembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik , dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan publik.

12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

13. Pelayanan online permohonan badan hukum antara lain , perseroan terbatas , CV , yayasan , perkumpulan , koperasi , perseroan perorangan , dan lain lain.

14. Pelayanan online administrasi hukum umum adalah pendaftaran fidusia , kewarganegaraan, partai politik, PPNS, kenotariatan dan lain lain oleh pemohon kepada menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.

15. Agensi adalah orang atau aparatur sipil negara yang di tugaskan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.

(Sumber bagian kerjasama Setda Banggai)

Hadir dalam rapat ini antara lain Kabag hukum Setda Banggai, kepala bidang dan pengembangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kab. Banggai, kepala bidang anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah kab. Banggai, tenaga ahli perancang peraturan perundang undangan kab. Banggai, perancang peraturan undang undangan muda sub koordinator sub bagian perundang undangan, kejaksaan negeri Luwuk, jafung bagian SDA Setda Banggai, dp2kbp3a, staf bagian kerjasama serta undangan yang sempat hadir.

 

#Atenks

JPsulteng.id, LUWUK – Pemerintah Kabupaten Banggai kembali masuk dalam nominasi penerima penghargaan di ajang Innovative Government Award atau IGA Award tahun 2026. Sekretaris Badan Riset...
JPSulteng.id, Satuan Narkoba Polresta Banggai melimpahkan seorang tersangka Ibu Rumah Tangga beserta barang bukti 368 butir obat Trihexyphenidyl (THD) ke Kejaksaan melalui proses tahap II,...
JPsulteng.id, Upaya peredaran narkotika dari Kota Palu menuju Kabupaten Banggai Laut (Balut) kembali berhasil digagalkan Polisi. Pria berinisial RD (40), warga Kabupaten Banggai Laut, diamankan...
TOJO UNA-UNA – Upaya memperkuat fondasi demokrasi serta tata kelola kepemiluan di Kabupaten Tojo Una-Una terus dimatangkan melalui penguatan sinergi lintas lembaga. Hal ini tercermin...
JPS, TOJO UNA-UNA – Kepolisian Resor (Polres) Tojo Una-Una menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) bagi tiga posisi strategis di lingkungan kerjanya. Upacara ini dipimpin...
JP-SULTENG.ID, BANGGAI – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD berlangsung diwarnai ketegangan,...
JPS, TOJO UNA UNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) menggelar Konsultasi Publik...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd, M.Pd mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid M.Si membuka secara resmi turnamen...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd, M.Pd mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid M.Si yang melakukan kunjungan kerja...
JPS, TOJO UNA UNA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tojo Una-Una mulai tancap gas memanaskan mesin politiknya menyambut kontestasi Pemilu 2029. Di...