Pemda Banggai

Sekda Banggai Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah Tahun 2025

1279
×

Sekda Banggai Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah Tahun 2025

Sebarkan artikel ini

JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Bupati Banggai diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si, menghadiri secara virtual melalui Zoom Meeting kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri melalui aplikasi Zoom Meeting. Rakor ini diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia pada Senin (24/11/2025).

Sekda Banggai, Ramli Tongko, didampingi Kabag Perekonomian Setda Banggai, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Khusus Setda Banggai. Turut hadir mewakili pimpinan perangkat daerah, Tim TPID Kabupaten Banggai, para kabag Setda Banggai, serta undangan lainnya.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti meningkatnya permintaan, kenaikan biaya produksi, hingga bertambahnya jumlah uang yang beredar. Di Indonesia, pengukuran inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum, penyebab utama inflasi meliputi tingginya permintaan, meningkatnya biaya produksi, serta bertambahnya peredaran uang.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah ini bertujuan menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Program ini juga diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan nasional, menggerakkan perekonomian melalui sektor konstruksi dan industri terkait, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah perdesaan, perkotaan, maupun pesisir. (**)