JP-SULTENG.ID, PALU – Pemerintah Kabupaten Banggai terus memperkuat kapasitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pelatihan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 yang berlangsung pada 9–13 November 2026 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari unsur auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP melalui pola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan total pembelajaran sebanyak 50 jam pelajaran.
Ketua Panitia Penyelenggara, Sri Minarni, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari Pusdiklatwas BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati Banggai menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut sebagai bentuk komitmen meningkatkan kapabilitas serta profesionalisme aparatur pengawasan.
Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menggerakkan pembangunan daerah. Namun, sektor ini juga memiliki risiko tata kelola yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pengawasan yang profesional, efektif, dan berintegritas.
Bupati berharap melalui materi pelatihan yang komprehensif, mulai dari gambaran umum pengadaan barang/jasa pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan audit hingga pemanfaatan teknologi melalui sistem electronic audit (e-audit), para peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi secara dini potensi penyimpangan.
Selain itu, peserta diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi pengawasan yang tepat dan solutif sehingga dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Peningkatan kompetensi APIP, lanjutnya, menjadi salah satu faktor penting agar pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Karim, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Banggai atas komitmennya memberikan dukungan anggaran bagi peningkatan pengetahuan dan kapasitas APIP.
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh kegiatan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan menjadi hal penting bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama aparat pengawasan internal pemerintah.
Menurut Abdul Karim, regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa terus mengalami perkembangan seiring dengan penyempurnaan ketentuan dan model pelaksanaan pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kondisi tersebut menuntut APIP untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan pemahaman agar mampu melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti meningkatnya transaksi pengadaan melalui sistem elektronik, termasuk e-purchasing dan e-katalog, yang membutuhkan metode pengawasan lebih cepat dan efektif.
Melalui penerapan e-audit, transaksi yang memiliki karakteristik tidak biasa, anomali, tidak normal, atau tidak wajar dapat dideteksi lebih awal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hasil deteksi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi APIP dalam menyusun perencanaan dan analisis pengawasan.
Abdul Karim juga mengharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan secara maksimal dengan aktif bertanya kepada narasumber, berdiskusi, berbagi pengalaman pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa di masing-masing daerah, serta mempelajari berbagai kasus yang pernah ditemukan dalam kegiatan pengawasan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengingatkan sejumlah jenis temuan yang kerap dijumpai dalam audit pengadaan barang/jasa pemerintah.
Di antaranya kemahalan harga pengadaan barang/jasa, kekurangan volume pekerjaan, barang atau hasil pekerjaan yang tidak dimanfaatkan, serta ketidaksesuaian spesifikasi barang maupun pekerjaan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Selain kemampuan mengidentifikasi berbagai potensi penyimpangan, Abdul Karim menegaskan pentingnya penguatan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit, terutama temuan yang memiliki konsekuensi keuangan.
Dengan demikian, hasil pengawasan tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan dan penyampaian rekomendasi, tetapi juga harus dipastikan tindak lanjutnya sehingga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui pelatihan ini, diharapkan auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai semakin kompeten, profesional, serta mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam mengawal pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. (**)
