JPS, TOJO UNA UNA — Jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Tojo Una Una secara resmi menyatakan sikap solid mendukung penuh seluruh langkah taktis dan keputusan strategis yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Sikap ini ditegaskan menyusul adanya agenda konsolidasi besar-besaran dan restrukturisasi kepengurusan pusat demi menjaga efektivitas kinerja serta kelancaran program kerja partai berlambang Kakbah tersebut.
Dukungan dari struktur partai di tingkat daerah ini mencuat setelah perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang digelar secara daring pada Selasa, 27 Oktober 2026 lalu. Forum tertinggi tingkat nasional tersebut menghasilkan salah satu keputusan krusial berupa penonaktifan H. Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP dan H. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030.
Melalui keterangan resminya, DPC PPP Kabupaten Tojo Una Una, Rinaldy Balango mengapresiasi sekaligus mengawal langsung tindakan tegas yang diambil oleh Ketua Umum DPP PPP, H. Muhamad Mardiono.
Langkah restrukturisasi nonaktif ini dinilai sebagai bagian dari evaluasi internal yang objektif guna memastikan bahwa roda organisasi di tingkat pusat diisi oleh figur-figur yang aktif dan fokus menjalankan komitmen kepartaian secara maksimal.
“Kami DPC PPP Kabupaten Tojo Una Una mendukung penuh serta mengapresiasi langkah tegas Ketua Umum DPP PPP H. Muhamad Mardiono. Upaya penonaktifan ini dipandang esensial untuk mengembalikan marwah, kedisiplinan, serta ritme administrasi partai agar program kerja nasional tidak terhambat,” Ucap Rinaldi Balango
Sikap DPC PPP Kabupaten Tojo Una Una, ini juga dinilai sejalan dengan instruksi dan arahan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Tengah, Muhammad Akbar Lembah, yang sebelumnya menyatakan, keputusan DPP di bawah nakhoda H. Muhamad Mardiono sangat tepat, presisi, serta wajib ditaati oleh seluruh kader di daerah dengan prinsip sami’na wa’athona (kami mendengar dan kami taat).
Konsolidasi dan penataan ulang kepengurusan ini dinilai sangat kontekstual dengan strategi besar partai. DPP PPP tengah gencar memperkuat jajaran strukturalnya di seluruh tingkatan, mulai dari eselon pusat (DPP), wilayah provinsi (DPW), cabang kabupaten/kota (DPC), anak cabang tingkat kecamatan (PAC), hingga ke ujung tombak di tingkat Pimpinan Ranting (Kelurahan/Desa).
Langkah ini dipersiapkan sebagai fondasi utama parpol dalam menyongsong verifikasi internal serta menyelaraskan agenda politik jangka panjang menghadapi Pemilu 2029.
Gejolak restrukturisasi kepengurusan pusat ini memang sempat memicu dinamika di tingkat elit nasional. Berdasarkan keterangan dari internal Mahkamah Partai, alasan penonaktifan kedua tokoh tersebut berakar dari aspek keaktifan dalam agenda resmi pasca-Muktamar serta penataan sistem legalitas persuratan organisasi demi menghindari tumpang tindih kewenangan.
DPP PPP sendiri memastikan fungsi pelaksana tugas administrasi kesekjenan dan waketum tetap berjalan normal di bawah penunjukan kader lain agar roda pelayanan administrasi ketatanegaraan bagi ribuan anggota legislatif PPP di seluruh Indonesia tidak terhenti.
Dengan adanya pernyataan sikap dari DPC PPP Tojo Una Una ini, basis massa dan pengurus struktural di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut memastikan diri berada dalam satu barisan linier bersama kepemimpinan pusat yang sah. Konsistensi kepengurusan di tingkat daerah diharapkan mampu memicu soliditas serupa di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia demi mempercepat agenda pemenangan partai ke depan. (JPS)
