JP-SULTENG.ID, MOROWALI UTARA – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) di Pengadilan Negeri Poso.
Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 217/Pdt.G/2026/PN Pso tertanggal 20 Oktober 2026, terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam persoalan pengelolaan dan pembagian lahan milik anggota SPLS di wilayah perkebunan PT ANA.
Dalam perkara tersebut, SPLS Morowali Utara bertindak sebagai pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Moh. Taufik D. Umar, S.H., advokat pada kantor hukum MTDU Law Office yang berkedudukan di Kabupaten Poso.
Kuasa hukum tersebut bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2026. Sementara itu, pihak tergugat adalah PT Agro Nusa Abadi (PT ANA), yang beralamat di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, serta kantor pusat Agro Lestari di Jalan Poluayang Raya Blok OR.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Dasar gugatan SPLS merujuk pada SK Bupati Morowali Nomor 400/SK.0217 Umum/XII/2020 yang menjadi dasar pembentukan tim verifikasi untuk mengetahui masyarakat yang tidak bersedia bermitra dengan PT ANA.
SPLS juga menyoroti persoalan sejak PT ANA memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) di wilayah Kecamatan Petasia pada 2006. Menurut pihak SPLS, Tim 9 Desa Molino diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan membagi-bagikan tanah milik anggota mereka melalui keputusan mantan Kepala Desa Molino, Mukhtar Banawula, saat masih menjabat.
Sebelumnya, Bupati Morowali saat itu, Drs. Anwar Hafid, telah mengeluarkan SK penetapan plasma di wilayah Desa Molino yang terdiri atas plasma SHM PPAN, plasma SHM Transmigrasi, plasma SHM Rutin, dan plasma umum dengan Nomor 188.45/SK/184/ADPUM/IX/2013.
Wakil Ketua SPLS, Alexander M., mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi di lapangan, pihaknya menduga adanya upaya dari tim desa melalui Ketua Tim 9 Desa Molino, Agustinus Batulapa, S.Pd.SD., untuk menggelapkan lahan milik anggota SPLS dengan berbagai cara.
“Ada dugaan upaya tim desa melalui Ketua Tim 9 Desa Molino untuk menggelapkan lahan anggota kami dengan berbagai cara,” tandas Alexander.
Ia juga menyampaikan bahwa Satuan Tugas Forkopimda telah beberapa kali turun langsung ke lapangan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan kesepakatan terkait kejelasan kedudukan hak atas lahan milik anggota SPLS.
“Sebaliknya, Satuan Tugas Forkopimda justru mendorong dan meminta anggota kami agar dapat menerima saran Tim 9 Desa Molino untuk membagi dua tanahnya kepada orang lain,” beber Alex.
Hal senada disampaikan Ketua SPLS, Suparman Asis M. Ia menjelaskan bahwa persoalan pembagian lahan dengan skema bagi dua telah menjadi perdebatan sejak 2017 hingga saat ini, tetapi belum mencapai kesepakatan.
Menurutnya, saat itu anggota SPLS telah menawarkan kepada pemerintah daerah untuk secara sukarela memberikan sebagian lahannya seluas 0,5 hektare. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Ketua Koperasi Mujur Jaya Desa Molino, Agustinus Batulapa, dengan alasan harus dilakukan pembagian dua berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2017.
“Hasil keputusan Perdes tersebut menimbulkan kontroversi terkait sertifikat hak milik (SHM) yang dimasukkan dalam Perdes,” ungkap Suparman dengan nada kesal.
Lebih lanjut, Suparman menegaskan bahwa SPLS Morowali Utara berpandangan terdapat dugaan upaya penundaan penyelesaian persoalan yang berujung pada cacat administrasi dan cacat yuridis yang diduga dilakukan oleh Tim 9 Desa Molino bersama Forkopimda.
Menurutnya, ketidakpastian mengenai hak-hak masyarakat yang tengah mencari keadilan menjadi salah satu alasan SPLS memilih menempuh jalur hukum.
Pihaknya juga mempersoalkan aktivitas perkebunan PT ANA yang disebut telah berlangsung kurang lebih 20 tahun dengan memanen buah sawit di atas lahan yang diklaim sebagai milik anggota SPLS, tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan dengan pemilik lahan.
“Kami Serikat Petani Lahan Sawit Morowali Utara mengambil upaya hukum di tengah ketidakpastian hukum di wilayah perkebunan PT ANA yang disebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tetapi telah kurang lebih 20 tahun memanen buah di lahan anggota kami tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan dengan pemilik lahan,” tutup Suparman.
(Apk)
