JP-SULTENG.ID, LUWUK – DPRD Kabupaten Banggai menggelar Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Rabu, (04/11/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Banggai tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banggai, H. Saripudin Tjatjo, didampingi Wakil Ketua I Wardani Murad dan Wakil Ketua II I Putu Gumi.
Dalam rapat tersebut, Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan dalam RAPBD 2027 sebesar Rp2.444.174.657.991 atau sekitar Rp2,44 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.460.374.657.991 atau sekitar Rp2,46 triliun.
Bupati menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah tersebut terdiri atas tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp325.328.895.015, pendapatan transfer sebesar Rp2.094.000.880.788, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.844.882.188.
PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Pada sisi belanja, Pemkab Banggai mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,46 triliun yang terbagi dalam empat kelompok belanja.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp1.836.791.988.747,78. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial.
Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp278.205.992.941,22 untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
Sementara belanja tidak terduga disiapkan sebesar Rp3,65 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
Adapun belanja transfer mencapai Rp341.726.676.302 yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, termasuk dukungan pendanaan bagi pemerintah desa melalui alokasi yang bersumber dari APBN.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp3,8 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD Banggai Energi Utama. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Banggai Energi Utama.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar Rp16,2 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan setelah memperhitungkan alokasi pengeluaran pembiayaan daerah.
Dalam penjelasannya, Bupati Amirudin menegaskan bahwa penyusunan dan pembahasan RAPBD merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Karena itu, pilihan-pilihan kebijakan anggaran harus didasarkan pada skala prioritas, tingkat urgensi, dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal proses pembahasan RAPBD 2027 agar berjalan terarah, objektif, dan tetap berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Setelah penyampaian Nota Pengantar Keuangan oleh Bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan guna memberikan masukan, catatan, serta rekomendasi terhadap arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. (**)
