JURNALPOLRISULTENG.ID – TOUNA, Pernyataan itu dilontarkan oleh PLH ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Naser Lahay, S.Sy, saat pembukaan sosialisasi keputusan KPUD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 274 Tahun 2023, dihadapan sejumlah ketua maupun perwakilan Partai Politik peserta pemilu 2024, diaula Hotel Lawaka Ampana, Jum’at (24 /11-2023.
Kegiatan dihadiri Kaban KesbangPol Herlina Leonita Sandewa, SH, MH, Kasi Pidum/PLH Kajari Tojo Una-Una Adityo Ismutomo, SH, Kabag Ops Polres Tojo Una-Una AKP Mulyadi, Kabid Trantibum Mohammad Muslim, SE.

Kegiatan dibuka oleh PLH ketua KPUD Tojo Una-Una Naser Lahay, S.Sy didampingi moderator Abdulmuthalib SH, tampil panel bersama Staf divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Bawaslu Tojo Una-Una Ridha Wahyuni.
Pada kesempatan itu Nasir Lahay mengurai lampiran Keputusan KPUD 274 tahun 2023, tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Tojo Una-Una pada pemilu Tahun 2024.
Meliputi Kecamatan Tojo Barat 13 titik, Kecamatan Tojo 16 Titik, Kecamatan Ulubongka 18 Titik, Kecamatan Ampana Kota 10 Titik, Kecamatan Ratolindo 10 Titik, kecamatan Ampana Tete 20 titik, Kecamatan Una-Una 11 Titik, kecamatan Batu Daka 9 Titik, Kecamatan Togean 16 Titik, Kecamatan Talatako 6 Titik, Kecamatan Walea Besar 8 Titik dan Kecamatan Walea Kepulauan 9 Titik.

PLH KPUD Tojo Una-Una Nasir Lahay, S.Sy & Staf Bawaslu Tojo Una-Una
Rentetan pemaparan Keputusan KPUD Tojo Una-Una 274 tahun 2003, Ketua KPUD dan Bawaslu Tojo Una-Una membuka ruang tanya jawab yang dipandu Abdulmuthalib, SH
Kesempatan itu dimanfaatkan sejumlah peserta, lebih menyorot soal penertiban APS/APK. Sesi ini memunculkan dinamika pertanyaan yang menuntut jawaban KPUD maupun Bawaslu Tojo Una-Una.
Subhan Lasimpala dari partai Demokrat, menyoroti tentang PKPU No 15 tahun 2023 dan keputusan KPUD Tojo Unauna No. 274 Tahun 2023, perlu dihadiri para Kades untuk menghidari kesalahan presepsi dalam menterjemahkan aturan yang ada. “Ketidak pahaman memungkinkan terjadinya diskriminasi pada peserta Pemilu, baik partai maupun para caleg”Tegasnya
Subhan menandaskan netralisasi ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu menjadi perhatian. “Jangan sampai terjadi keterlibatan ASN yang syawatnya lebih tinggi berpolitik untuk tujuan tertentu, hal ini membutuhkan perhatian pihak Bawaslu.” Tekannya.
Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fahmi Alamri, SE memberi raport merah pada kinerja Bawaslu Tojo Una-Una.
Hal itu berkaitan dengan tindakan penanganan pembersihan APK yang menurutnya masih ada beberapa APS/APK yang dinilainya menyalahi ketentuan belum ditertibkan. Bahkan menurutnya saat berkunjung ke Dataran Bulan masih ada APK masih berdiri.Ungkapnya.
Dia menyebutkan beberapa tempat, sesuai data digital yang dikantongi lengkap dengan hari, tanggal dan jam dan menit saat pengambilan data visual itu.
Sejalan dengan Subhan Lasimpala, Kaban Kesbang Herlina Leonita Sandewa, SH, MH, inginkan agar semua pemangku kepentingan yang berkait dengan Pemilu, perlu mengetahui semua aturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu.

Kaban Kesbang Pol Tojo Una-Una Herlina Leonita Sandewa, SE, MH
Terkait dengan pemasangan APK Nasir Lahay menjelaskan, meskipun sudah diatur pada pasal Peraturan PKPU No 15, namun perlu memadukan dengan ketentuan perda maupun perdes.
Menurutnya Pemasangan APK, mengacu Keputusan KPUD Tojo Una-Una Nomor 274 Tahun 2023, perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Untuk memenuhi keputusan KPUD Nomor 274, pada Point kedua, bahwa Pemasangan APK di tempat Umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Naser Lahay mengatakan, pihak KPUD Tojo Una-Una selalu terbuka dan memberi ruang pada peserta pemilu yang terkait dengan tugas dan kewenangan KPUD.
Sementara Ridha Wahyuni merespon sejumlah pertanyaan, pada saat itu mengemukakan kesiapan bawaslu selalu terbuka dalam berkomunikasi dengan peserta pemilu, untuk menindak lanjuti APK yang menyalahi ketentuan.
Sejauh ini pihak bawaslu Tojo Una-Una bersama Satuan POL-PP, secara bertahap membersihkan APS yang mencantumkan ajakan, seperti gambar Paku, nomor urut dan nama caleg. “Kami bertindak sesuai dengan PKPU No 15. “untuk itu Bawaslu butuh informasi hal-hal yang berkaitan dengan APS yang menyalahi ketentuan yang ada” Ujarnya.
Penghujung kegiatan sosialiasi pemasangan APK yang dilaksanakan KPUD Tojo Una-Una, menitip pesan bagi penyelenggara, pengawasan maupun peserta pemilu 2024, agar penghelatan pemilu 2024 itu jangan sampai dicederai, jika menghendaki pemilu yang berkualitas, memilih pemimpin nasional dan daerah, yang lahir dari rahim demokrasi yang sesungguhnya. (Sam Asiku)

