HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Bawaslu Banggai Putuskan, Laporan Tim Hukum Anti-Bali Kepada AT-FM dan 24 Camat Tidak Terbukti

Bawaslu Banggai Putuskan, Laporan Tim Hukum Anti-Bali Kepada AT-FM dan 24 Camat Tidak Terbukti

JPSULTENG, BANGGAI – Program pelimpahan kewenangan ke kecamatan oleh pasangan calon (paslon) petahana Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili (AT-FM) yang diadukan tim hukum paslon Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang, akhirnya diputuskan Bawaslu Kabupaten Banggai.

Menurut lembaga pengawas pemilu dan pilkada tersebut, laporan paslon nomor urut 3 terhadap paslon nomor urut 1 serta 24 Camat se Kabupaten Banggai itu tidak terbukti.

Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Banggai yang diterima Rabu (16/10/2024) dijelaskan, Bawaslu Banggai telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan dengan nomor penyampaian 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

Selanjutnya laporan tersebut, Bawaslu Banggai bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu Banggai, Polres Banggai dan Kejaksaan Negeri Luwuk telah melakukan pembahasan pertama.

Berdasarkan pembahasan pertama, Bawaslu Banggai melakukan registrasi laporan dan langsung melakukan permintaan bahan keterangan terhadap para pihak, yaitu pelapor, terlapor atas nama Amirudin dan Furqanuddin Masulili.

Termasuk Camat se Kabupaten Banggai beserta para saksi, keterangan ahli dan keterangan tambahan.

Dalam permintaan bahan keterangan, Bawaslu Banggai melimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banggai untuk melakukan klarifikasi terhadap para terlapor, yakni camat diwilayah masing-masing.

Dan berdasarkan fakta-fakta hasil permintaan bahan keterangan dan bukti-bukti, Bawaslu Banggai menyimpulkan.

Terhadap pelanggaran tindak pidana pemilihan, tidak terbukti, sebagaimana ketentuan pasal 188 juncto pasal 71 ayat (1) serta pelanggaran administrasi pemilihan juga tidak terbukti.

Hal itu sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. *

JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...
JPsulteng.id, Tragedi Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang tejadi...
JPsulteng.id, Seorang pria bernama Iwan (34), warga Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang ditebangnya saat bekerja di...
JPsulteng.id, Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Siti Aisah (75), warga Dusun II Benteng, Desa Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 16.00...
JPSulteng.id, Respons cepat Polsek Balantak Polresta Banggai menindaklanjuti laporan masyarakat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Dalam pengungkapan...
JP-Sulteng.id, Morowali Utara – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS., membuka kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)...
JPS, TOJO UNA-UNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una resmi menetapkan enam arah kebijakan terpadu guna memperkuat ketahanan keluarga dan membina karakter generasi muda di tengah...
  PJS, TOJO UNA-UNA – Dibumi Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, gelombang kebersamaan segera bergetar. Kabupaten Tojo Una Una resmi menjadi jantung perayaan Hari Lahir...