HALAMAN UTAMA
BERITA Morowali Utara

Dua Kali Mangkir Dari Sidang di PN Poso, Hakim Mediator Tegaskan Direktur PT ANA Wajib Hadir Dalam Mediasi Ketiga

Dua Kali Mangkir Dari Sidang di PN Poso, Hakim Mediator Tegaskan Direktur PT ANA Wajib Hadir Dalam Mediasi Ketiga

Serikat Petani Lahan Sawit Morowali Utara Desa Molino kecamatan Petasia Timur Didampingi Kuasa Hukum Moh. Taufik. D. Umar. S.H. (Foto APK)

JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 217/Pdt.G/PN Poso tertanggal 20 Oktober 2026.

Sertifikat SHM PPAN anggota kelompok SPLS Molino. (Foto Arsip)

Namun, dalam proses persidangan mediasi, pihak PT ANA selaku tergugat tercatat dua kali tidak menghadiri agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Poso, masing-masing pada 10 November 2026 dan 17 November 2026.

Kuasa hukum SPLS Morowali Utara, Moh. Taufik D. Umar, S.H., menyampaikan hal tersebut kepada media ini usai mengikuti sidang mediasi kedua yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.

Ia menjelaskan, agenda mediasi kedua tersebut mengharuskan masing-masing pihak menyampaikan resume terkait pokok gugatan yang diajukan SPLS.

Hal itu, kata dia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan para pihak menghadiri proses mediasi secara langsung atau melalui prinsipal, bukan hanya diwakili kuasa hukum.

Serikat Petani Lahan Sawit Morowali Utara Desa Molino kecamatan Petasia Timur Didampingi Kuasa Hukum Moh. Taufik. D. Umar. S.H. (Foto APK)

“Kami berharap pihak PT ANA masih memiliki iktikad baik untuk menghadiri proses mediasi ketiga yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Poso pada 24 November 2026 mendatang,” ujar Taufik optimistis.

Menurutnya, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kehadiran prinsipal merupakan bagian penting dalam proses mediasi. Dengan demikian, pihak yang berperkara tidak cukup hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam mediasi kedua tersebut, Hakim Tunggal Mediator, Pasunan, S.H., M.H., juga menegaskan bahwa prinsipal, dalam hal ini Direktur PT ANA, wajib hadir sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Sementara itu, pihak manajemen PT ANA telah dikonfirmasi melalui CDO bernama Amin menggunakan pesan WhatsApp di nomor 0822.1199.XXX terkait alasan atau kendala ketidakhadiran perusahaan dalam dua agenda mediasi pada 10 dan 17 November 2026.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak CDO belum memberikan tanggapan.

Di sisi lain, anggota SPLS Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) PPAN di wilayah perkebunan PT ANA, berharap adanya kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.

Salah seorang anggota SPLS, Yunus, menegaskan bahwa masyarakat pemilik lahan merasa dirugikan karena tanah bersertifikat SHM PPAN tersebut telah dikuasai pihak perusahaan tanpa izin maupun kesepakatan dengan pemilik lahan.

“Kami menuntut kepastian hukum atas lahan milik kami yang bersertifikat SHM PPAN. Tanah tersebut telah dikuasai pihak perusahaan tanpa seizin dan tanpa adanya kesepakatan dengan kami selaku pemilik lahan,” tegas Yunus.

Ia menambahkan, masyarakat berharap gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Poso dapat memberikan titik terang dan kepastian hukum terhadap persoalan tersebut.

“Kami masyarakat pemilik lahan sangat dirugikan. Kami berharap melalui proses gugatan ini, ada kepastian hukum yang jelas. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (APK)

JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...
JPsulteng.id, Tragedi Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang tejadi...
JPsulteng.id, Seorang pria bernama Iwan (34), warga Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang ditebangnya saat bekerja di...
JPsulteng.id, Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Siti Aisah (75), warga Dusun II Benteng, Desa Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 16.00...
JPSulteng.id, Respons cepat Polsek Balantak Polresta Banggai menindaklanjuti laporan masyarakat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Dalam pengungkapan...
JP-Sulteng.id, Morowali Utara – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS., membuka kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)...
JPS, TOJO UNA-UNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una resmi menetapkan enam arah kebijakan terpadu guna memperkuat ketahanan keluarga dan membina karakter generasi muda di tengah...
  PJS, TOJO UNA-UNA – Dibumi Sivia Patuju Kabupaten Tojo Una-Una, gelombang kebersamaan segera bergetar. Kabupaten Tojo Una Una resmi menjadi jantung perayaan Hari Lahir...
JP-SULTENG.ID, BANGGAI – Aspirasi ratusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tangkiang terkait isu pemindahan aktivitas bongkar muat peti kemas mendapat respons dari Komisi...