JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).
Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 217/Pdt.G/PN Poso tertanggal 20 Oktober 2026.

Namun, dalam proses persidangan mediasi, pihak PT ANA selaku tergugat tercatat dua kali tidak menghadiri agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Poso, masing-masing pada 10 November 2026 dan 17 November 2026.
Kuasa hukum SPLS Morowali Utara, Moh. Taufik D. Umar, S.H., menyampaikan hal tersebut kepada media ini usai mengikuti sidang mediasi kedua yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 11.00 WITA.
Ia menjelaskan, agenda mediasi kedua tersebut mengharuskan masing-masing pihak menyampaikan resume terkait pokok gugatan yang diajukan SPLS.
Hal itu, kata dia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan para pihak menghadiri proses mediasi secara langsung atau melalui prinsipal, bukan hanya diwakili kuasa hukum.

“Kami berharap pihak PT ANA masih memiliki iktikad baik untuk menghadiri proses mediasi ketiga yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Poso pada 24 November 2026 mendatang,” ujar Taufik optimistis.
Menurutnya, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kehadiran prinsipal merupakan bagian penting dalam proses mediasi. Dengan demikian, pihak yang berperkara tidak cukup hanya diwakili oleh kuasa hukumnya.
Dalam mediasi kedua tersebut, Hakim Tunggal Mediator, Pasunan, S.H., M.H., juga menegaskan bahwa prinsipal, dalam hal ini Direktur PT ANA, wajib hadir sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Sementara itu, pihak manajemen PT ANA telah dikonfirmasi melalui CDO bernama Amin menggunakan pesan WhatsApp di nomor 0822.1199.XXX terkait alasan atau kendala ketidakhadiran perusahaan dalam dua agenda mediasi pada 10 dan 17 November 2026.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak CDO belum memberikan tanggapan.
Di sisi lain, anggota SPLS Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) PPAN di wilayah perkebunan PT ANA, berharap adanya kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.
Salah seorang anggota SPLS, Yunus, menegaskan bahwa masyarakat pemilik lahan merasa dirugikan karena tanah bersertifikat SHM PPAN tersebut telah dikuasai pihak perusahaan tanpa izin maupun kesepakatan dengan pemilik lahan.
“Kami menuntut kepastian hukum atas lahan milik kami yang bersertifikat SHM PPAN. Tanah tersebut telah dikuasai pihak perusahaan tanpa seizin dan tanpa adanya kesepakatan dengan kami selaku pemilik lahan,” tegas Yunus.
Ia menambahkan, masyarakat berharap gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Poso dapat memberikan titik terang dan kepastian hukum terhadap persoalan tersebut.
“Kami masyarakat pemilik lahan sangat dirugikan. Kami berharap melalui proses gugatan ini, ada kepastian hukum yang jelas. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (APK)
