JPS, TOJO UNA UNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar Rapat Paripurna dalam rangka membahas sejumlah agenda legislasi krusial dan strategis. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar A. Sulaeman, didampingi oleh Wakil Ketua Moh. Alhabsi, serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan dan unsur Forkopimda serta undangan lainnya.
Agenda utama paripurna kali ini berfokus pada beberapa poin menetap, meliputi Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2027, Pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) asal Kepala Daerah Tahun 2026, serta Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2027. Selain itu, pimpinan dewan juga mengumumkan Keputusan Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam jalannya persidangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan Penjelasan Umum Kepala Daerah mengenai usulan regulasi baru. Langkah penyusunan ini didasarkan pada amanat regulasi yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Melalui instrumen Propemperda, perencanaan produk hukum daerah dipastikan berjalan secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas.
Arah Kebijakan Melalui Usulan Raperda Baru
Pemerintah Daerah secara resmi mengusulkan 2 (empat) Raperda untuk masuk ke dalam pembahasan Propemperda Tahun 2027. Menariknya, sebagian dari usulan ini merupakan regulasi yang tertunda pada tahun 2026 dan diajukan kembali demi asas keberlanjutan.
Disamping itu, terdapat pula 3 (tiga) Raperda yang bersifat kumulatif terbuka (di luar Propemperda) yang mencakup fungsi pengawasan anggaran, yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026, Raperda Perubahan APBD TA 2027, serta Raperda APBD TA 2028.
Fokus Dua Raperda Prioritas Kepala Daerah
Pemerintah Daerah menaruh harapan besar agar DPRD dapat segera memberikan persetujuan terhadap 2 (dua) Raperda utama yang diajukan untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, yaitu:
Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah:
Regulasi ini diproyeksikan sebagai pengganti Perda Nomor 7 Tahun 2022 yang telah berakhir masa berlakunya. Dana penyertaan modal ini dialokasikan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah, Perumda Air Minum Ue Tanah.
Disampikan Sekda, pengajuan Raperda terseebut berdasarkan hasil harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham Sulteng, dilakukan penyesuaian judul karena kepemilikan saham Pemprov di BPD Sulteng tidak mencapai 50 persen plus satu, sehingga statusnya bukan BUMD murni melainkan kemitraan daerah. Payung hukum ini mendesak diselesaikan agar alokasi modal pada APBD 2026 dapat segera direalisasikan dan berakumulasi dalam perhitungan dividen tahun berjalan.
Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH):
Raperda ini memuat dokumen perencanaan jangka panjang berkekuatan hukum untuk 30 tahun ke depan. RPPLH ini akan menjadi kompas utama yang mengikat seluruh kebijakan daerah, mulai dari penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pemberian izin industri. Penyusunannya diselaraskan dengan rencana lingkungan hidup tingkat provinsi serta dokumen RPJPD dan RPJMD Tojo Una-Una, guna menjamin pembangunan daerah yang tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Ditandaskan sekda Alfian Matajeng, melalui inti penyelasan pemerintah Daerah, Seluruh draf hukum ini dipastikan telah melewati proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga siap disidangkan ke tahap fraksi-fraksi DPRD.
Pandangan umum 5, Fraksi DPRD TojoUna, masing masing, Fraksi Partai Golkkar, Fraksi Partai Nasdem Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Perjuangan, pada prinsifnya menyetujui untuk ditindak lanjuti dalam pembahasan selanjudnya sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada hakekatnya, persetujuan fraksi-fraksi adalah wujud dukungan politik terhadap pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat. Sebagai catatan pengingat dalam hal ini Lembaga legislative tetap konsisten pada fungsi dan tugas lembaga dalam hal pengawasan (JPS)
