JP-SULTENG.ID, KOLONODALE – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, mendorong serikat pekerja dan manajemen perusahaan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan investasi dan lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Delis saat menghadiri Rapat Umum Anggota Komisariat (RUAK) Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) KSBSI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Hotel Jompi, Kolonodale, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan manajemen PT GNI Heru Tri Saputro, S.H., pimpinan DPP FPE KSBSI Riswan Lubis, S.H., Ketua DPK FPE KSBSI PT GNI Ismail, S.Pd.I., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali Utara Yakanis Lakawa, serta Kasat Intelkam Polres Morowali Utara I Wayan Sandana.
Dalam sambutannya, Delis menegaskan pemerintah daerah berada pada posisi sebagai fasilitator dan mediator yang harus memastikan hak-hak pekerja tetap diperjuangkan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Kalau ada masalah, mari kita duduk sama-sama. Bukan berarti demo itu tidak boleh. Demo dijamin oleh undang-undang. Tetapi saya berharap pilihan terakhir adalah demo,” kata Delis.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi nasional saat ini turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha dan masyarakat. Fluktuasi pasar modal, tingginya suku bunga kredit, serta pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan melakukan ekspansi.
Di sisi lain, kenaikan biaya produksi dan harga kebutuhan hidup juga semakin dirasakan masyarakat, termasuk pekerja.
“Biaya hidup semakin hari semakin naik. Tentunya kita berharap ini diikuti juga dengan peningkatan pendapatan,” ujarnya.
Karena itu, Delis meminta pembahasan mengenai kesejahteraan pekerja, termasuk standar kebutuhan hidup layak, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan. Pembahasan tersebut, menurutnya, perlu melibatkan seluruh pihak melalui mekanisme dewan pengupahan.
Salah satu isu penting dalam pertemuan tersebut adalah nasib pekerja PT GNI yang sebelumnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Delis mengungkapkan, pemerintah daerah telah membangun kesepakatan dengan manajemen PT GNI agar pekerja yang terdampak PHK mendapat prioritas untuk diterima kembali apabila kondisi perusahaan telah stabil dan mereka bersedia bekerja.
“Ketika perusahaan stabil kembali, yang akan diprioritaskan kembali menerima kalau mereka mau adalah teman-teman kita yang kemarin di-PHK. Itu kesepakatan kita,” tegasnya.
Ia meminta manajemen perusahaan menjalankan kesepakatan tersebut secara konsisten. Delis juga menyinggung kesepakatan mengenai fasilitas kunjungan keluarga atau family visit yang diharapkan segera memperoleh kejelasan dan direalisasikan.
Menurut Delis, pemulihan aktivitas perusahaan dan masuknya investasi baru menjadi bagian penting dalam membuka kembali kesempatan kerja bagi masyarakat.
Selain menjaga keberlangsungan investasi yang sudah berjalan, pemerintah daerah juga terus berupaya menarik penanaman modal baru ke Morowali Utara.
Delis mengungkapkan, sekitar dua bulan sebelumnya ia telah mempresentasikan potensi dan peluang investasi daerah di hadapan sekitar 30 pengusaha di Kamar Dagang Xiamen, Tiongkok. Ia juga mendapat undangan untuk kembali mempromosikan peluang investasi Morowali Utara melalui Kamar Dagang Hunan di Jakarta.
“Satu-satunya harapan kita adalah penanaman modal asing lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya mendatangkan investor baru tidak semata-mata untuk meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, termasuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya kehilangan pekerjaan akibat PHK.
Sementara itu, perwakilan manajemen PT GNI, Heru Tri Saputro, mengakui perusahaan tengah menghadapi tantangan berat karena sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Menurut Heru, situasi tersebut menjadi tantangan bagi manajemen untuk menjaga stabilitas perusahaan sekaligus memastikan kegiatan operasional dapat terus berlangsung.
“Memang pada dasarnya menjadi tantangan yang cukup berat buat manajemen. Tidak ringan juga bagi kami di perusahaan untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan kondisi kestabilan perusahaan agar bisa berjalan secara kontinu atau sustainable,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat pekerja yang aktif menjalankan tugas di perusahaan. Heru berharap RUAK dapat menjadi ruang evaluasi, komunikasi, sekaligus penguatan organisasi FPE KSBSI di lingkungan PT GNI.
Dari unsur serikat pekerja, pimpinan DPP FPE KSBSI, Riswan Lubis, menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh harus disertai perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Ia menilai keberlangsungan perusahaan juga menjadi kepentingan pekerja. Sebab, ketika perusahaan menghadapi tekanan dan aktivitas bisnis terganggu, dampaknya akan dirasakan langsung oleh karyawan.
Riswan mencontohkan PT Vale sebagai salah satu pembanding dalam hal kesejahteraan pekerja dan penerapan standar K3 di industri nikel.
Menurutnya, pekerja Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, lingkungan kerja yang aman, serta kesejahteraan yang layak.
“Kita ingin anggota-anggota kita, karyawan-karyawan kita, buruh Indonesia tetap bekerja, tetapi dengan kondisi yang baik,” ujarnya.
Ia juga mendorong peningkatan pemahaman manajemen, termasuk jajaran pimpinan asal Tiongkok, terhadap budaya dan pola komunikasi dengan pekerja Indonesia.
Riswan berharap hubungan antara serikat pekerja dan manajemen terus diperkuat melalui komunikasi terbuka dan penyelesaian persoalan secara santun.
Kepala Dinas Nakertrans Morowali Utara, Yakanis Lakawa, mengapresiasi perkembangan organisasi FPE KSBSI PT GNI. Ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara karyawan, perusahaan, dan pemerintah.
Yakanis juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terbangun melalui kegiatan peringatan May Day, dialog ketenagakerjaan, dan berbagai kegiatan sosial. Ia berharap organisasi serikat pekerja semakin dewasa dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya serta mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Morowali Utara, I Wayan Sandana, menegaskan bahwa kepolisian tidak melarang penyampaian aspirasi melalui demonstrasi sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan tetap menjaga ketertiban umum.
“Selama ini kami tidak pernah menghalangi aksi untuk dilakukan. Penyampaian aspirasi itu memang diperbolehkan. Yang penting kita sama-sama menjaga situasi kamtibmas,” katanya.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan May Day sebelumnya yang melibatkan sekitar 1.000 orang dan berlangsung tertib. Kegiatan tersebut dinilai berjalan baik berkat koordinasi antara serikat pekerja, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, termasuk melalui kegiatan sosial yang melibatkan pelaku UMKM dan aksi kebersihan lingkungan.
Melalui RUAK FPE KSBSI PT GNI, seluruh pihak diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan membangun hubungan industrial yang harmonis.
Persoalan kesejahteraan, perlindungan hak pekerja, penerapan K3, kepastian bagi karyawan terdampak PHK, hingga keberlangsungan investasi membutuhkan komitmen bersama untuk menemukan solusi.
Delis berharap seluruh kesepakatan yang telah dibangun antara pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat pekerja dapat diwujudkan secara konsisten.
“Tujuannya cuma satu, menjamin kelangsungan investasi, juga bagaimana teman-teman ini bisa bekerja dengan hak dan kewajiban yang bisa mereka penuhi sebagai pekerja, sebagai buruh yang ada di perusahaan,” pungkasnya.(Ryo)
*APK
