JURNALPOLRISULTENG.ID- TOJO UNA UNA, Operasi pasar murah sebagai langkah menekan inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat, berbanding terbalik dengan keluhan masyarakat dua pekan terakhir, adanya kelangkaan tabung LPG 3 Kg.
Fenomena ini seharusnya menjadi alarm keras, adanya kegelisahan masyarakat disaat sedang menjalankan ibadah puasa.
Informasi kepanikan masyarakat dari hari kehari semakin bertambah, dimana penjulan tabung LPJ 3 KG sudah melampaui harga Ecer tertinggi (HET) seperti keluhkan masyarakat di Ampana, pertabung dijual sampai Rp. 65.000,- itupun masyarakat berebutan untuk mendapatkannya.
Informasi kelangkaan Gas 3 KG semakin berkembang, seperti disampaikan Ali Salah satu Pangkal Gas 3 Kg dikawasan pasar rakyat Ampana, mengungkap kelangkaan disebabkan distriusi tabung dari agen dalam satu ulan 3 kali, sedang jumlah penduduk miskin bertambah tak dibarengi dengan penambahan kuota.
Ia minta agar pemda mengintervensi untuk menambahkan kuota untuk kabupaten Tojo Una Una, dan disusul dengan inspeksi mendadak (sidak) oleh pihak yang berkompeten.
Informasi dari Anton di Tojo Barat harga gas 3 kg sudah mencapai Rp. 65.000,-pertabung itupun sulit diperoleh.
Ia mengungkap di desa Maomba ada 2 pangkalan tapi tidak pernah cukup karena bertambah jumlah penduduk sebagai pemakai. Demikian juga didesa Uedele ada 3 pangkalan, akan tetapi mengalami hal yang sama.
Menanggapi keluhan kelangkaan Tabung Gas 3 Kg, diminta OPD terkait dalam hal ini dinas PeindaKop Tojo Una Una segera turun lapangan melakukan langkah penanggulangan, menanggapi kepanikan masyarakat .
Berbagai pendapat dan spekulasi beredar, sulitnya masyarakat mendapatkan tabung gas 3 KG disinyalir karena terjadi penumpukan oleh oknum yang memanfaatkan kesempatan. Ujar sumber tidak mau disebut.
Jika dugana itu benar, maka perlu diketahui bahwa, penimbunan, penyalahgunaan (seperti pengoplosan), atau penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan tindakan ilegal yang memiliki sanksi hukum berat di Indonesia.
Berikut adalah rincian sanksi berdasarkan aturan hukum dan tindakan apparat berupa Sanksi Pidana (UU Migas & Cipta Kerja)
Pelaku penimbunan dan pengoplosan gas LPG 3 kg dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ancaman Pidana: Penjara paling lama 6 tahun, Denda: Denda maksimal hingga Rp60 miliar.
Hasil penelusuran diperoleh media ini lebih jauh mengungkap Kelangkaan gas elpiji 3 kg (gas melon) di beberapa wilayah Indonesia pada awal 2025 disebabkan oleh pengetatan distribusi, di mana pembelian kini wajib melalui pangkalan resmi Pertamina dan pengecer dilarang menjualnya.
Kebijakan ini, ditambah pengurangan kuota dan tingginya permintaan, menyebabkan stok menipis di tingkat konsumen.
Berikut adalah poin penting terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg:
Penyebab Utama, Pelarangan pengecer menjual gas 3 kg sejak 1 Februari 2025, yang memaksa pembelian terpusat di pangkalan resmi.
Perubahan Sistem Distribusi, Pemerintah memperketat distribusi agar subsidi tepat sasaran (hanya untuk rumah tangga miskin, UMKM, petani, dan nelayan yang terdaftar).
Pengurangan Kuota, terjadi pengurangan kuota elpiji bersubsidi pada tahun 2025, dengan kuota yang lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Dampaknya terjadi Kesulitan mendapatkan gas, antrean panjang di pangkalan, dan lonjakan harga di tingkat pengecer yang tidak resmi.
Solusi adalah Pengawasan ketat oleh Pemda dan Pertamina terhadap pangkalan, serta peningkatan pasokan ke daerah yang mengalami kelangkaan. (Sam Asiku)
