JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada akun WhatsApp bernomor 085221xxxxxx.
Aksi nekat itu berdasarkan informasi, yang mengundang reaksi cepat polisi segera melakukan penangkapan kepada oknum tersebut untuk menjalani proses selanjutnya.

Kasubdit 3 Ditressiber Polda Sulteng Kompol Nazarudin mengungkapkan, penindakan ini bermula dari laporan informasi terkait dugaan manipulasi data akun WhatsApp tersebut. Tim langsung bergerak melakukan penelusuran digital forensik di wilayah Kota Palu.
“Pada pukul 19.30 Wita, tim berhasil mengamankan FA di sebuah warung makan di Jalan Garuda, Kota Palu. Petugas turut menyita satu unit ponsel Samsung Galaxy A17 5G warna hitam yang digunakan untuk mengakses akun tersebut,” jelas Kompol Nazarudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Selang sepuluh menit kemudian, FA langsung digelandang ke Mako Ditressiber Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik juga telah memintai keterangan dari enam orang saksi yang pernah berkomunikasi langsung dengan akun palsu tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara serta bukti tangkapan layar percakapan, pelaku mengaku perbuatannya murni dijadikan bahan candaan kepada kerabat dekat demi memamerkan gawai yang baru ia beli.
“Yang bersangkutan mengaku menyesal, telah menyampaikan permohonan maaf melalui rekaman video, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Untuk sementara, pelaku dikenakan wajib lapor ke Ditressiber setiap Selasa dan Kamis,” imbuh Kompol Nazarudin.
Menanggapi kejadian ini, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Achmad Muhaimin mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mencatut identitas maupun foto pejabat negara dan institusi, sekalipun hanya untuk bercanda.
“Kami berharap masyarakat semakin bijak dalam bermedia sosial. Jangan menggunakan nama maupun foto orang lain tanpa hak, apalagi identitas pejabat negara, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak lain,” tegasnya.(JPS)
