HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Komisi III DPRD Banggai dan SKK Migas Bahas Perbedaan CSR dan PPM Dalam RDP Bersama JOB Tomori

Komisi III DPRD Banggai dan SKK Migas Bahas Perbedaan CSR dan PPM Dalam RDP Bersama JOB Tomori

JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Banggai bersama manajemen JOB Tomori dan SKK Migas Perwakilan Kalimantan-Sulawesi (Kalsul), Selasa (19/5/2026), diwarnai perbedaan persepsi terkait pelaksanaan program perusahaan di wilayah operasi migas. Selasa, (19/05/2026).

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPRD Banggai mempertanyakan dokumen pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) milik JOB Tomori. Namun, pihak SKK Migas menegaskan bahwa kegiatan yang dijalankan industri hulu migas bukanlah CSR, melainkan Program Pengembangan Masyarakat (PPM).

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul, Wisnu Wardana menjelaskan bahwa CSR dan PPM memiliki dasar hukum, sumber pendanaan, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda.

Menurut Wisnu, program CSR mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Peraturan Menteri Sosial Tahun 2020.

“CSR bersumber dari penyisihan keuntungan perusahaan atau profit perusahaan, biasanya sekitar dua hingga empat persen,” jelasnya.

Sementara itu, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di industri hulu migas merupakan bagian dari dukungan operasi perusahaan yang bertujuan melakukan mitigasi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan lingkungan di wilayah operasi.

Wisnu menjelaskan, pelaksanaan PPM memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Migas, Peraturan Pemerintah tentang kegiatan usaha hulu migas, kontrak kerja sama atau Production Sharing Contract (PSC), serta PTK 017 mengenai kehumasan dan program pengembangan masyarakat.

“Dana PPM bukan berasal dari profit perusahaan, tetapi merupakan bagian dari biaya operasi atau cost recovery,” katanya.

Ia menambahkan, penyusunan program PPM dilakukan secara sistematis melalui dua pendekatan, yakni top down dan bottom up.

Pendekatan top down dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah daerah, gubernur, OPD, hingga kepala daerah guna menyelaraskan program dengan RPJMD. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat lewat forum desa, Musrenbang, kepala desa, camat, hingga tokoh masyarakat.

Menurut Wisnu, pola tersebut bertujuan agar program yang dijalankan tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah, serta meminimalisir kepentingan pribadi.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan PPM industri hulu migas diaudit secara berkala oleh berbagai lembaga, termasuk BPK RI, BPKP, Ditjen Pajak, SKK Migas, audit internal Pertamina, hingga auditor independen.

“Pengawasan kegiatan hulu migas dilakukan secara menyeluruh dan polanya seragam di seluruh wilayah Kalimantan-Sulawesi,” ujarnya.

Secara pelaksanaan di lapangan, program PPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, penghijauan, serta pemberdayaan masyarakat lainnya. Meski bentuk kegiatannya serupa dengan CSR, Wisnu menegaskan keduanya memiliki landasan hukum dan mekanisme pengelolaan yang berbeda.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, itu turut dihadiri sejumlah OPD, pemerintah kecamatan, mahasiswa, masyarakat, serta jajaran manajemen JOB Tomori dan SKK Migas Kalsul.

Dari pihak JOB Tomori hadir Agus Sudaryanto selaku Business Support Senior Manager, Andi Basuki selaku Relation Section Head, serta Warso selaku Security Superintendent. Sementara dari SKK Migas Kalsul hadir Muhammad Ari Bagus Pratomo selaku Analis Formalitas dan Komunikasi.

RDP tersebut ditutup dan akan diagendakan pertemuan lanjutan. (**)

JPsulteng.id, Luwuk Selatan – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banggai menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun...
JPsulteng.id, Cepat bertindak itulah kuncinya! Kebakaran lahan kebun di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai berhasil dipadamkan kurang dari...
JPsulteng.id, Polresta Banggai menggelar kegiatan penanaman pohon serentak bersama warga di Kelurahan Mahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Jumat (20/11/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar...
JPsulteng.id, Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto, S.I.K., M.H menggelar silaturahmi dan Solat Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Hijrah, kawasan Bandara, Desa Bubung, Kecamatan...
JPsulteng.id, Polresta Banggai melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka berinisial AR (32)...
JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri...
JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...