HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Hampir Setahun, Ratusan Tongkang Ore Nikel Siuna Disebut Tak Lagi Urus Clearance Kesehatan

Hampir Setahun, Ratusan Tongkang Ore Nikel Siuna Disebut Tak Lagi Urus Clearance Kesehatan

JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Banggai terus menjadi sorotan publik. Diduga ratusan kapal tongkang pengangkut ore nikel melakukan pelayaran secara ilegal tanpa dokumen Clearance Kesehatan.

Parahnya, meskipun dokumen clearance kesehatan merupakan salah satu syarat penting untuk setiap kapal dapat melakukan pelayaran, akan tetapi terus diabaikan. Terbukti hampir setahun ratusan kapal yang keluar masuk dan berlabuh di Desa Siuna Kecamatan Pagimana, tidak lagi mematuhi prosedur kelaikan berlayar.

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu Wilayah Kerja Luwuk, Martono Chairuddin yang dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan. Kepada sejumlah pewarta ia menjelaskan jika pihaknya tidak lagi menerima pengurusan dokumen clearance dari aktivitas kapal yang beroperasi di area penambangan nikel tersebut.

Padahal kata Martono, seharusnya setiap kapal harus melakukan clerens sebagai salah satu prosedur kelayakan melakukan pelayaran, dan itu wajib dilakukan sesuai Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, pasal 25 menegaskan dimana setiap kapal sebelum melakukan keberangkatan kapal, Nahkoda wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku.

Diterangkannya pula, dokumen clearance kesehatan adalah yang paling utama dalam dunia pelayaran dan kepelabuhanan.

“Istilahnya Port Health Quarantine Clearance (PHQC) atau sering juga disebut surat izin berlayar karantina kesehatan atau certificate of pratique,” ucapnya.

Namun yang sangat disayangkan tambah Martono, meskipun sudah sangat jelas bahwa keberadaan dokumen tersebut adalah salah satu prosedur yang wajib dipenuhi, akan tetapi sudah hampir setahun ini pihaknya tidak lagi menerima pengajuan dokumen clearance tersebut.

“Khusus yang di Siuna itu, sebelumnya kami pernah melakukan clerens, tetapi sudah sekitar delapan bulan yang lalu,” ungkapnya.

Terkait pengabaian dokumen tersebut, Martono kembali menekankan bahwa ada sanksi baik itu secara administrasi maupun pidana bagi kapal yang tidak melakukan prosedur tersebut, baik saat masuk pelabuhan maupun saat keluar pelabuhan di Indonesia diatur secara tegas dalam undang-undang.

“Kami juga tidak tahu, bagaimana mereka melakukan pelayaran selama ini. Karena prosedurnya itu harus dari kami dulu baru kemudian pihak Syahbandar untuk kelaikan berlayarnya,” imbuhnya.(**)

JPsulteng.id, Luwuk Selatan – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banggai menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun...
JPsulteng.id, Cepat bertindak itulah kuncinya! Kebakaran lahan kebun di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai berhasil dipadamkan kurang dari...
JPsulteng.id, Polresta Banggai menggelar kegiatan penanaman pohon serentak bersama warga di Kelurahan Mahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Jumat (20/11/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar...
JPsulteng.id, Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto, S.I.K., M.H menggelar silaturahmi dan Solat Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Hijrah, kawasan Bandara, Desa Bubung, Kecamatan...
JPsulteng.id, Polresta Banggai melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka berinisial AR (32)...
JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri...
JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...