JURNALPOLRISULTENG.ID, BUNGKU— Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang melesat pesat akibat pesatnya hilirisasi industri pertambangan, menuntut kehadiran lembaga pengawas publik yang adaptif dan independen. Di tengah derasnya arus modal dan ekspansi mega-proyek nasional, insan pers daerah diharapkan mampu memerankan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan demi memastikan dampak pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Urgensi peran jurnalisme tersebut mengemuka dalam acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali periode 2026–2029 di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Minggu (27/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keterlibatan dan pengawasan pers. Menurut Yusman, keterbukaan terhadap kritik dan koreksi jurnalistik merupakan pilar penting bagi perbaikan kinerja birokrasi.
“Pemerintah tidak akan maju kalau tidak ada media. Mahasiswa dan wartawan, beritakan, kontrol, serta protes jika pemerintah salah. Kami butuh informasi dan koreksi itu agar kinerja dapat terus diperbaiki,” ujar Yusman saat menyampaikan sambutan dalam acara pengukuhan tersebut.
Yusman menilai, lompatan indikator ekonomi Morowali di tingkat regional maupun nasional tidak terlepas dari peran wartawan yang secara aktif mengabarkan potensi serta dinamika pembangunan daerah ke khalayak luas. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut memerlukan pengawalan agar seluruh elemen masyarakat merasakan dampaknya secara merata.
Ia mengimbau agar segenap jajaran jajaran aparatur sipil negara dan pejabat publik di Kabupaten Morowali tidak memelihara sikap skeptis atau alergi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Hubungan antara pemangku kebijakan dan insan pers, tegas Yusman, harus dibangun atas dasar sinergi yang transparan.
“Orang hebat adalah orang yang tidak alergi dikoreksi oleh media. Kita tidak boleh takut dengan media. Sinergi harus dibangun, termasuk dukungan penganggaran secara akuntabel, tanpa bertujuan menutup-nutupi kekurangan pemerintah,” kata Yusman.
Pers Kebangsaan di Pusat Industri
Acara pengukuhan yang dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, dan elemen masyarakat sipil tersebut juga diwarnai dengan penyampaian pesan dari Ketua PWI Sulawesi Tengah, Tri Putra Toana, yang dibacakan oleh Sekretaris PWI Sulawesi Tengah, Temu Sutrisno.
Prosesi pelantikan pengurus PWI Morowali sendiri dipimpin oleh Dewan Kehormatan PWI Sulawesi Tengah, Mahmud Matangara.
Dalam pidato bertajuk “Menjaga Investasi, Merawat Kebangsaan: Peran Strategis Pers di Tanah Morowali”, PWI Sulawesi Tengah menyoroti posisi strategis Morowali yang kini menjelma sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus simbol hilirisasi industri nasional.
Di tengah godaan arus modal dan keberadaan megaproyek global, pers dituntut untuk mempraktikkan paradigma “Pers Kebangsaan”. Konsep ini menegaskan bahwa karya jurnalistik harus memprioritaskan kepentingan nasional (national interest) dan stabilitas daerah tanpa sedikit pun mengorbankan integritas profesi maupun independensi media.
“Pers Kebangsaan bukanlah pers yang asal memuji atau sekadar menjadi corong kekuasaan,” tegas Temu Sutrisno saat membacakan pidato tersebut. “Investasi memang membutuhkan iklim yang aman dan kondusif. Namun, menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berarti pers harus membisu terhadap isu-isu lingkungan, ketenagakerjaan lokal, atau dampak sosial.”
PWI Sulawesi Tengah menggarisbawahi bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan secara profesional justru merupakan benteng terkuat bagi keberlanjutan investasi itu sendiri. Kritik yang berbasis data, fakta, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dipandang sebagai instrumen preventif guna mencegah krisis sosial dan ekologis yang lebih besar di masa depan.
Tiga Agenda Utama
Menghadapi kompleksitas dinamika daerah industri, jajaran pengurus PWI Kabupaten Morowali yang baru dilantik diimbau untuk memfokuskan kerja organisasi pada tiga agenda strategis.
Pertama, peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan. Mengingat isu industri pengolahan, lingkungan hidup, dan hukum ketenagakerjaan di Morowali berdimensi rumit, kapasitas wartawan harus terus diasah melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan terstruktur.
Kedua, pematuhan penuh terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di tengah gempuran arus informasi media sosial yang kerap memicu disinformasi dan godaan judul provokatif (clickbait). Pers resmi diakui harus mampu bertindak sebagai penyaring (filter) berita berbasis disiplin verifikasi ketat.
Ketiga, penegakan sinergi strategis dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha tanpa kehilangan independensi. PWI mendorong agar iklim keterbukaan informasi publik dibuka seluas-luasnya oleh jajaran birokrasi maupun pengelola kawasan industri untuk mencegah munculnya prasangka serta rumor liar di tengah publik.
Melalui pengukuhan kepengurusan baru ini, keberadaan insan pers di Morowali diharapkan dapat terus menjaga keseimbangan antara upaya pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di kawasan industri tersebut. (**)
