HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Reformasi Hukum 2026: Ishak Adam & Partners Gelar Sosialisasi KUHAP Baru dan Hukum Perdata di Tojo Una Una

Reformasi Hukum 2026: Ishak Adam & Partners Gelar Sosialisasi KUHAP Baru dan Hukum Perdata di Tojo Una Una

JURNALPOLKRISULTENG.ID, TOJO UNA-UNA — Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru per 2 Januari 2026, sistem penegakan hukum di Indonesia resmi memasuki fase transisi yang krusial.

Guna mengantisipasi hambatan prosedural dan menyamakan persepsi di tingkat akar rumput, Firma Hukum Ishak Adam & Partners mengambil langkah taktis dengan menggelar sosialisasi hukum massal bagi masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.Minggu 4 Oktober 2026.

Pengacara Kondang sekaligus Pemimpin Firma Hukum Ishak Adam & Partners, Ishak Adam, S.H., M.H., memaparkan, sinergi Aparat Penegak Hukum (APH) saat ini tengah bergerak masif untuk memperkuat kesiapan teknis di lapangan.

Reformasi ini berfokus pada sinkronisasi tata cara pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan, demi menyelaraskan asas keadilan hukum modern.

Penanganan Pidana: Pengetatan Prosedur Upaya Paksa

Dalam pemaparannya, Ishak menegaskan bahwa implementasi KUHAP Baru membawa perubahan fundamental pada tata cara penanganan perkara pidana demi memperkuat due process of law dan mengeliminasi potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Terdapat tiga aspek krusial yang kini diperketat secara rigid:

  • Verifikasi Alat Bukti: Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan wajib didasarkan pada pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah yang diuji secara objektif.
  • Transparansi Administrasi: Surat Penetapan Tersangka (SPT) dan Surat Perintah Penangkapan harus diterbitkan dan diberitahukan kepada keluarga paling lama 1×24 jam.
  • Izin Otoritas Peradilan: Tindakan represif seperti penggeledahan, penyitaan, hingga pemblokiran rekening wajib mengantongi izin pengadilan, kecuali dalam kondisi mendesak.

Selain itu, regulasi baru ini mereorientasi fungsi koordinasi antara Penyidik Polri selaku penyidik utama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di berbagai sektor khusus, seperti kehutanan dan lingkungan hidup.

Penanganan Perdata: Efisiensi Biaya dan e-Court

Di ranah privat, Ishak membeberkan bahwa redesain hukum acara perdata kini mengadopsi prinsip ekonomi hukum untuk meminimalkan total biaya sosial sengketa—mencakup biaya operasional perkara serta risiko kerugian akibat putusan yang keliru.

Melalui integrasi sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court), proses penanganan hukum perdata dirancang untuk memotong birokrasi persidangan yang berbelit-belit. Langkah tegas ini diambil untuk menutup celah pungutan liar (pungli), mempercepat penyelesaian perkara, dan menjamin akses keadilan yang terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan (justiciabelen).

Misi Edukasi Masyarakat dan Rencana Kedepan

Kepada media ini, Ishak Adam, S.H., M.H. menjelaskan, kegiatan edukasi ini merupakan misi utama dari kantor hukumnya agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya saat berhadapan dengan hukum. Materi sosialisasi dibagi ke dalam dua klaster utama:

  1. Alur Perkara Perdata: Memahami hak, kewajiban, dan tata cara bertindak di pengadilan ketika menghadapi gugatan Wanprestasi (ingkar janji) maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
  2. Hak Tersangka dan Korban: Mengenal hak-hak mendasar dalam koridor KUHAP Baru (UU No. 20/2025) serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Merespons antusiasme dan permintaan langsung dari warga, Ishak mengungkapkan rencana strategis firma hukumnya ke depan. “Kedepan, kita akan melibatkan para kepala desa dan lurah untuk memberikan sosialisasi khusus mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” pungkasnya./H. Sam Asiku

 

JPsulteng.id, Luwuk Selatan – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banggai menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun...
JPsulteng.id, Cepat bertindak itulah kuncinya! Kebakaran lahan kebun di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai berhasil dipadamkan kurang dari...
JPsulteng.id, Polresta Banggai menggelar kegiatan penanaman pohon serentak bersama warga di Kelurahan Mahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Jumat (20/11/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar...
JPsulteng.id, Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto, S.I.K., M.H menggelar silaturahmi dan Solat Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Hijrah, kawasan Bandara, Desa Bubung, Kecamatan...
JPsulteng.id, Polresta Banggai melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka berinisial AR (32)...
JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri...
JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...