JURNALPOLKRISULTENG.ID, TOJO UNA-UNA — Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru per 2 Januari 2026, sistem penegakan hukum di Indonesia resmi memasuki fase transisi yang krusial.
Guna mengantisipasi hambatan prosedural dan menyamakan persepsi di tingkat akar rumput, Firma Hukum Ishak Adam & Partners mengambil langkah taktis dengan menggelar sosialisasi hukum massal bagi masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.Minggu 4 Oktober 2026.
Pengacara Kondang sekaligus Pemimpin Firma Hukum Ishak Adam & Partners, Ishak Adam, S.H., M.H., memaparkan, sinergi Aparat Penegak Hukum (APH) saat ini tengah bergerak masif untuk memperkuat kesiapan teknis di lapangan.
Reformasi ini berfokus pada sinkronisasi tata cara pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan, demi menyelaraskan asas keadilan hukum modern.

Penanganan Pidana: Pengetatan Prosedur Upaya Paksa
Dalam pemaparannya, Ishak menegaskan bahwa implementasi KUHAP Baru membawa perubahan fundamental pada tata cara penanganan perkara pidana demi memperkuat due process of law dan mengeliminasi potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Terdapat tiga aspek krusial yang kini diperketat secara rigid:
- Verifikasi Alat Bukti: Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan wajib didasarkan pada pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah yang diuji secara objektif.
- Transparansi Administrasi: Surat Penetapan Tersangka (SPT) dan Surat Perintah Penangkapan harus diterbitkan dan diberitahukan kepada keluarga paling lama 1×24 jam.
- Izin Otoritas Peradilan: Tindakan represif seperti penggeledahan, penyitaan, hingga pemblokiran rekening wajib mengantongi izin pengadilan, kecuali dalam kondisi mendesak.
Selain itu, regulasi baru ini mereorientasi fungsi koordinasi antara Penyidik Polri selaku penyidik utama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di berbagai sektor khusus, seperti kehutanan dan lingkungan hidup.
Penanganan Perdata: Efisiensi Biaya dan e-Court
Di ranah privat, Ishak membeberkan bahwa redesain hukum acara perdata kini mengadopsi prinsip ekonomi hukum untuk meminimalkan total biaya sosial sengketa—mencakup biaya operasional perkara serta risiko kerugian akibat putusan yang keliru.
Melalui integrasi sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court), proses penanganan hukum perdata dirancang untuk memotong birokrasi persidangan yang berbelit-belit. Langkah tegas ini diambil untuk menutup celah pungutan liar (pungli), mempercepat penyelesaian perkara, dan menjamin akses keadilan yang terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan (justiciabelen).
Misi Edukasi Masyarakat dan Rencana Kedepan
Kepada media ini, Ishak Adam, S.H., M.H. menjelaskan, kegiatan edukasi ini merupakan misi utama dari kantor hukumnya agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya saat berhadapan dengan hukum. Materi sosialisasi dibagi ke dalam dua klaster utama:
- Alur Perkara Perdata: Memahami hak, kewajiban, dan tata cara bertindak di pengadilan ketika menghadapi gugatan Wanprestasi (ingkar janji) maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Hak Tersangka dan Korban: Mengenal hak-hak mendasar dalam koridor KUHAP Baru (UU No. 20/2025) serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Merespons antusiasme dan permintaan langsung dari warga, Ishak mengungkapkan rencana strategis firma hukumnya ke depan. “Kedepan, kita akan melibatkan para kepala desa dan lurah untuk memberikan sosialisasi khusus mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” pungkasnya./H. Sam Asiku
