JURNALPOLRISULTENG.ID, SALAKAN – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), H. Rusli Moidady, ST., MT., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkep yang digelar di ruang rapat utama DPRD. Agenda utama paripurna tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk tahun 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arkam Supu, didampingi Wakil Ketua I Suhardin Sabalino dan Wakil Ketua II Rusdin Sinaling. Paripurna ini dihadiri oleh 20 dari total 25 anggota DPRD, para asisten dan staf ahli Setda, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam pemaparannya, Bupati Rusli menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tema pembangunan daerah, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah.
LKPJ 2024 tersebut memuat lima arah kebijakan utama, yaitu penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penanganan stunting, serta pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas.
Dari sisi pendapatan, realisasi APBD 2024 tercatat sebesar 96,23% dari target Rp1,06 triliun. Pendapatan asli daerah terealisasi 88,60%, dan pendapatan transfer mencapai 96,58%. Sementara dari sisi belanja, realisasi mencapai 91,91%, dengan rincian belanja modal 75% dan belanja tak terduga hanya 26,29%.
Bupati juga memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,99% pada 2023 menjadi 4,03% di tahun 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangkep.
Selain LKPJ, Bupati Rusli turut menyampaikan tiga Raperda strategis:
Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan Daerah, yang bertujuan memperkuat tata kelola sektor perikanan sebagai sektor unggulan, dengan fokus pada perlindungan nelayan dan penguatan sarana prasarana kelautan.
Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang mengatur strategi pengelolaan pangan dalam rangka stabilisasi harga dan mengantisipasi krisis pangan, termasuk sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa.
Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru serta kebutuhan daerah demi peningkatan efisiensi dan efektivitas perangkat daerah.
Seluruh fraksi di DPRD menyatakan menerima LKPJ dan ketiga Raperda yang disampaikan Bupati. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut oleh alat kelengkapan dewan untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (VR)
