JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Dinas Sosial Kabupaten Banggai kembali melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Aplikasi SIKS-NG untuk wilayah Kecamatan Bunta, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Nuhon.
Kegiatan yang dipusatkan di Desa Bela, Kecamatan Nuhon, tersebut diikuti oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Pendamping PKH, TKSK, serta operator SIKS-NG desa dan kelurahan dari tiga kecamatan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Dinas Sosial Kabupaten Banggai dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan pengelola data di tingkat desa, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat.
Kegiatan diawali dengan sambutan Plt. Camat Nuhon, Rahman Sangkota, S.Sos., yang menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial di wilayah kecamatan dan desa.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Kadis Sosial memberikan apresiasi atas kehadiran pemerintah desa dan para operator SIKS-NG dari wilayah Bunta, Simpang Raya, dan Nuhon.
Kehadiran para operator dinilai penting karena mereka menjadi salah satu unsur yang berperan dalam proses pemutakhiran dan pengelolaan data sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Dinsos Banggai Serahkan Proposal Bantuan kepada Dinsos Provinsi
Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah serah terima proposal Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Proposal tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., kepada Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Kiki Rezqi Ramdaniasari, S.STP., MM.
Setelah prosesi penyerahan proposal, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai kebijakan DTSEN dan Aplikasi SIKS-NG oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai arah kebijakan pengelolaan data sosial serta pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mendukung pemutakhiran data.
Pemutakhiran Data Kependudukan Jadi Perhatian
Materi selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Hasanudin Baadi, S.H.
Dalam pemaparannya, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemutakhiran data kependudukan, termasuk perubahan status kependudukan masyarakat yang telah meninggal dunia.
Pemutakhiran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data sosial, khususnya yang berkaitan dengan penerima maupun calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.
BPS Bahas DTSEN dan Desil
Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Banggai, Moh. Rivani, S.Ip., MM., memberikan materi mengenai DTSEN dan Desil.
Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai data sosial ekonomi masyarakat dan pengelompokan tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, pemerintah di tingkat desa dan kecamatan dapat memahami pentingnya data yang akurat dan mutakhir dalam mendukung program perlindungan sosial.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang disampaikan oleh Sofly O. Kotambuna selaku pihak yang menangani kepesertaan BPJS.
Operator Desa Diberikan Bimtek SIKS-NG
Untuk memperkuat kemampuan teknis para pengelola data, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIKS-NG yang disampaikan oleh operator kabupaten, Auli Rahman, SP.
Bimtek tersebut memberikan pemahaman teknis kepada operator SIKS-NG desa dan kelurahan mengenai pengelolaan aplikasi serta proses pemutakhiran data sosial.
Permasalahan Data Dibahas Bersama
Kegiatan kemudian dimaksimalkan melalui diskusi dan tanya jawab secara langsung antara peserta dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh pemateri.
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan DTSEN, data kemiskinan, kependudukan, SIKS-NG, dan kepesertaan PBI-JK yang ditemukan di wilayah masing-masing disampaikan oleh peserta untuk dibahas bersama.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari langkah penyelesaian secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Banggai terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah desa, operator SIKS-NG, Pendamping PKH, dan TKSK dalam mengelola data sosial ekonomi masyarakat.
Penguatan koordinasi dan pemutakhiran data di tingkat desa diharapkan dapat mendukung tersedianya data sosial ekonomi yang semakin akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai. (**)