JURNAL POLRI SULTENG.ID –TOJO UNA UNA, Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dipastikan siap dengan operasional dimulai pertengahan April 2026, ditandai keberangkatan kloter pertama pada 22 April 2026. Keberangkatan jemah haji kali ini lebih difokuskan pada keamanan dan kenyamanan jemaah.
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kemenag Tojo Una-Una H.M. Syahruddin, S.Ag., MM pada media menandaskan, meski penyelenggaraan haji kini dilaksanakan oleh Kementerian Haji secara menyeluruh termasuk manasik, peran keagamaan tetap tidak berkurang.
Ia menyampaikan bahwa haji harus tetap dijaga sebagai ibadah yang sarat nilai spiritual, sehingga Kemenag akan terus berkontribusi dalam pembinaan umat, penguatan nilai ibadah, dan mendorong kemabruran, dengan orientasi utama pada kemaslahatan jamaah.
Petugas Haji Daerah Tojo Una Una Sudirman, SN, S.G, M.Ag
Sementara Petugas Penyelenggara Haji Daerah (PHD) Tojo Una Una Sudirman SN, S.Ag, M.Ag yang menyampaikan Calon jemaahHaji berasal dari Tojo Una Una 58 CJH, 1 CJH batal karena alasan sakit. “Fiks hanya 57 CJH yang berangkat tahun ini” Ujar Sudirman.
Sudirman yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, mengharapkan agar para calon jemaah Haji, fokus menjaga kesehatan, terutama dalam mempersiapkan diri mengikuti manasik haji
“saya harapkan calon jemaah haji terutama yang afisiknya masih kuat dan baik, agar sebaik mungkin menguasai manasik haji, menjaga kesehatan untuk untuk pelaksanaan ibadah nanti Makkah dan Madinah” himbaunya.
Ia menandaskan dengan berdirinya Kementerian haji dan umroh di Tojo Una Una, agar penanganan haji lebih baik dan profesional.
Sumber lain yang diperoleh media ini, bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Harus Dilakukan secara Transparan dan Berorientasi pada Keamanan Jemaah.
Dikutip dari PARLEMENTARIA, Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M harus dilakukan secara antisipatif, transparan, dan berorientasi pada keamanan jemaah. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika ekonomi global serta eskalasi konflik Iran–Israel yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah.
Dibagian lain ia mengatakan dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Surahman dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat 17 April 2026. (Sam Asiku)