JURNALPOLRISULTENG.ID – AMPANA, Perkembangan dan kemajuan suatu daerah, diikuti mencuatnya banyak kasus persoalan sengketa tanah dibeberapa wilayah kabupaten Tojo Una-Una. Maka gagasan sosialisasi adalah langkah prefentif untuk meminimalisir prolemantika pertanahan di tengah-tengah masyarakat.
Kepala Badan Pertanahan Tojo Una-Una Siswoyo, S.St, M.Ap terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan dan kali ini, mengelar Sosialisasi pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, di Aula Kantor Pertanahan Jumat 16 Agustus 2024.

Tampil sebagai pemateri, selain kepala Pertanahan, PJ Sekda Tojo Una-Una Dr. Alimudin Mohamad, SE, M.Si, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una diwakili Kasi Datum Kejaksaan Negeri Ampana Jusrin Husain, SH, MH, Polres Tojo Una-Una diwakili Iptu Kadek Agung, A.P,SH.
Kegiatan itu menghadirkan camat Ampana Tete, Camat Ampana Tete dan Ulubongka serta camat Tojo, bersama sejumlah kepala desa dan perangkat desa.

Kepala pertanahan Tojo Una-Una Siswoyo, mengatakan pada intinya kegiatan sosialiasai pertanahan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, kecamatan dan desa serta masyarakat pada umumnya.
Dengan tujuan meminimalisir sengketa dan persoalan tanah di kabupaten Tojo Una-Una. ” kami akan tetap berkolaborasi dengan pihak desa dan kecamatan.” Ucapnya.
Diungkap Siswoyo persoalan dokumen adminstrasi pertanahan kami hanya memegang bukti dalam pernerbitan sertifikat, namun tidak dapat masuk kedalam untuk melihat kebenaran dokumen yang ada.
Sehingga ketika terjadi permasalahan tanah itu, maka yang akan menangani adalah pihak yang berkopenten yaitu pihak kepolisian dalam perkara pidana, semenetara perdata itu akan ditangani oleh Kejaksaan.
Siswoyo berpesan kepada kepala desa dan camat yang pertama membuat alas hak “ketika membuat surat keterangan penguasaaan tanah dan penyerahan, perlu meningkatkan unsur kehati-hatian dan ketelitian.

Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan akan terjadi, maka aparat desa atau kecamatan akan terkenal dampak kasus hukum, baik dikepolisian maupun dikejaksaan.
Kasi Datum Kejaksaan Tojo Una-Una dalam pernyataannya, Kejaksaan sangat mendukung kegiatan yang digelar oleh pertanahan, namun harapannya jangan sampai hanya dipertanahan saja, akan tetapi tersosilaasi sampai desa dan kecamatan.
Sementara PJ Sekda Tojo Una-Una mengatakan, pemerintah daerah memberi apresiasi kepada pertanahan karena sosialasi sangat dibutuhkan karena persoalan sengketa tanah tak pernah habis-habisnya, diTojo Una-Una bahkan disetiap daerah.
Ia mengatakan sebagai tindak lanjut keseriusan pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan kantor pertahanan, Kepolisian dan kejaksaan, dalam penyelesaian setiap sengketa tanah, sehingga masyarakat dapat terbantu sepenuhnya” Ujar PJ Sekda.
Menurutnya dalam proses mengantisipasi, maka perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah hukum kepemilikan tanah. “Ini sangat krusial dan prisip, sebab kita ketahui bersama masih banyak masyarakat belum memahami hukum, menyangkut hak dan kewajiban mereka. Tandas PJ Sekda.
Iptu Kadek Agung, A.P,SH selain memaparkan materinya, juga menyampaikan ketegasan Kapolri dalam menghadapi mafia tanah, sehingga membentuk satgas Mafia Tanah.
“Pihak kepolisian tegas akan melakukan tindakan jika terjadi persoalan tanah, kami akan tangani dengan serius” Tegas Iptu Agung.
Namun demikian terhadap kasus sengketa tanah di Tojo Una-Una, “kami membuka ruang untuk memediasi untuk penyelesaiannya.”Himbaunya.
Akan tetapi ketika kasus sengketa tak dapat diselesaikan, maka proses hukumnya kita akan jalankan. “Kami akan menelusuri tindak pidananya” Tegas Iptu Agung. (Sam Asiku)
