JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Puluhan petani dari Kecamatan Toili, Toili Barat, dan Bukit Jaya menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi, termasuk di DPRD Kabupaten Banggai, Kantor Bupati, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Senin 4 November 2024.
Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap konflik agraria berkepanjangan yang melibatkan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), perusahaan perkebunan sawit yang dituduh melakukan perampasan lahan secara semena-mena.
Massa aksi menyoroti praktik perusahaan yang dinilai rakus dalam ekspansi wilayahnya. Para petani yang mengandalkan lahan untuk mata pencaharian mereka mengungkapkan kekecewaan dan keluhan setelah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang mereka klaim.
Sejak PT KLS mulai beroperasi, banyak lahan petani yang direbut secara sepihak dengan dalih memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Para petani merasa tindakan ini merugikan mereka dan mengancam keberlangsungan hidup mereka sebagai penggarap tanah.
Dalam tuntutannya, para Adat Suku TAA menyampaikan sejumlah poin penting kepada DPRD Kabupaten Banggai:
1. Kembalikan lahan petani yang berada di Singkoyo, khususnya di dusun Agro Estate.
2. Kembalikan lahan petani yang berada di Tetelara.
3. Hentikan proses perpanjangan HGU No. 01 di Desa Singkoyo.
4. Hentikan praktik yang merugikan petani plasma.
5. Menyampaikan bahwa PT KLS dianggap telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.
6. Mengungkap adanya dugaan keterlibatan PT KLS dengan penyelundup BBM bersubsidi untuk kepentingan industri sawit.
7. PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) dituduh melakukan pengukuran HTI secara sepihak.
Para demonstran juga menyampaikan pesan dalam selembaran yang mereka bawa, yang mencantumkan tuntutan untuk menolak HGU PT KLS, menegaskan hak atas tanah di Tetelara, serta meminta ATR BPN dan Pemda Banggai untuk menghentikan proses HGU PT KLS.
Massa aksi diterima oleh Anggota DPRD Fraksi PDIP, Suprapto, yang mendengarkan aspirasi mereka dengan serius. Suprapto berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dan menyampaikan permasalahan ini kepada pihak-pihak terkait.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari perjuangan masyarakat dalam mendapatkan hak atas tanah dan mengakhiri praktik-praktik yang merugikan para petani lokal, serta menunjukkan bahwa mereka bersatu untuk memperjuangkan keadilan agraria di wilayah mereka.***
