JP SULTENG BANGGAI-Luwuk, Sulawesi Tengah – Penyaluran dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal, khususnya solar bersubsidi, semakin marak di wilayah Kota Luwuk. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama nelayan kecil dan petani, kesulitan mendapatkan pasokan BBM dengan harga yang wajar. Aktivitas ilegal tersebut diduga melibatkan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah dalam distribusi BBM bersubsidi.
Di beberapa titik di Luwuk, terutama di sekitar pelabuhan dan kawasan industri, aktivitas penyaluran BBM ilegal semakin terlihat jelas. Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru dijual bebas di pasaran dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini membuat masyarakat resah, karena mereka tidak dapat mengakses BBM dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Salah satu faktor yang diduga menyebabkan praktik ini terus berlangsung adalah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam proses distribusi BBM ilegal ini. Masyarakat setempat mengungkapkan kecurigaan mereka bahwa beberapa oknum aparat bertindak sebagai pembeking bagi para pelaku penyaluran BBM ilegal tersebut. Hal ini semakin memperburuk situasi, karena upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang dinilai kurang maksimal.
Chaerul Salam, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai (UMLB) Selasa (17/12), menanggapi maraknya penyaluran BBM ilegal di Luwuk dengan menyayangkan kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. “Kami sangat prihatin dengan fenomena ini. Penyaluran BBM bersubsidi yang salah sasaran jelas merugikan masyarakat kecil, terutama nelayan dan petani. Aparat harus segera turun tangan dan menindak tegas para pelaku serta oknum yang terlibat dalam praktik ini,” ujar Chaerul.
Sementara itu, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi mendalam dan menindaklanjuti laporan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tindakan tegas diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM yang ada.
Masyarakat juga berharap agar pemerintah dapat memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM di tingkat lokal, agar kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat yang membutuhkan BBM dengan harga subsidi dapat menerima hak mereka dengan adil.
Sebagai langkah awal, Ketua BEM Hukum UMLB berencana menggelar aksi damai yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas dalam menangani penyelewengan BBM ilegal ini.
