Suriani Talano, MAP : Kades harus proaktif memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
JURNALPOLRISULTENG.ID – TOUNA , Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 adalah isu seksi yang memikat, sehingga ada saja pembahasannya baik diruang Gedung mewah maupun dikaki lima.
Dikatakan Mendagri Tito Carnavian, berkaca dari pengalaman suksesnya Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti lamanya masa kampanye yang berdampak pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.
“Kita tahu memang pemilu adalah ciri puncak demokrasi . Puncak terpenting dari demokrasi di mana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka ” tandas Mendagri.
Menyambut Pemilu serentak di Kabupaten Tojo Una-Una, diprediksikan akan diramaikan oleh politikus milenial dan inkumben yang berpengalaman diruang politik.
Seluruh masyarakat yang mengidamkan pemilu serentak 2024 akan berlangsung tanpa situasi, sehingga proses demokrasi itu akan menelorkan pemimpin yang beritegritas memahami posisi jabatan yang dimilikinya.
Namun dibalik harapan itu ada kerisauan terhadap berbagai analisa bahwa penghelatan demokrasi itu lebih didominasi politik transaksional atau many politik.
Jika demikian maka peran penyelenggara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi penting untuk dicermati dan diberi dukungan sepenuhnya.
Penghelatan akbar rakyat Indonesia, dimana negara memerintahkan semua pihak termasuk seluruh masyarakat untuk mengawali seluruh proses penyelenggaraan Pemilu, agar hak konstitusional masyarakat dapat terakomodir pada Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 akan datang.
Pengetahuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
Termuat dalam DPT wajib berjumlah pilih 119.804 orang, termasuk pemilih potensial tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah 3.820 Orang.
Angka itu akan menyebar ketika dilakukan pencoblosan di 518 Tps yang tersebar di 12 kecamatan dan 134 desa dan kelurahan.
Ada kekuatiran dan dugaan, banyaknya pemilih yang tidak memiliki KTP menyebabkan cela terjadinya manipulasi dan kecurangan lpwrhitungan suara.
Tentu peran Pers sebagai salah satu pilar demokrasi perlu menjembatani kebutuhan informasi untuk menghilangkan keraguan itu.
Selasa 26 September 2023 ketua komisioner KPUD Tojo Una-Una Ahdin L. Nando yang didatangi diruang kerjanya menjelaskan.
Terhadap penetapan melali keputusan KPUD Tojo Una-Una, Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una.
Sehubungan dengan sejumlah angka wajib pilih yang sudah dimasukkan pada DPT. Bagi pemilih yang belum melakukan rekaman KTP, menurutnya dan sudah masuk dalam DPT, jika pada saat voting Day akan diberi undangan.
Demikian juga bagi masyarakat yang belum terkaver online tetapi memiliki KTP maka yang berkepentingan mendapatkan hak memilih masuk dalam DPK.
Ia mengungkap, ada masyarakat yang tidak masuk dalam DPT dan belum rekam KTP, kemungkinan yang bersangkutan tidak terkaver dalam pencocokan dan penelitian pantarli yang telah datang ke rumah-rumah saat dilakukan pendataan.
“Selaku penyelenggara kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan pengecekan data diri pada DPT online, agar hak politik akan terakomodir pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti.
Pada hari yang sama, Ketua Bawaslu Tojo Una-Una, Taufik Rizal Liara mengatakan, meminta kepada pihak terkait agar segera menyikapinya, dalam hal ini Disdukcapil Touna, agar segera melakukan perekaman “ Ujarnya.
Masih pada hari yang sama, Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Suriyani Talano, MAP dikonfrontir soal perekaman KTP untuk 3.820 wajib pilih di Kabupaten Tojo Una-Una.
Dikatakannya saat ini dinasnya sedang gencar lakukan perekaman KTP, bahkan sudah turun lapangan.
Dan di tujuh wilayah kecamatan siap melayani perekaman KTP, yakni Kecamatan Walea kepulauan, Walea Besar, Kecamatan Togean, Kecamatan Una-Una, Tojo Barat dan kecamatan Ulubongka.
Sedikit kendala menurutnya, karena sebagian masyarakat tidak proaktif setelah dinas capil turun lapangan, ia mencontohkan ketika turun di desa Balingara kecamatan Ampana Tete, yang didahului surat pemberitahuan kepada kepala desa. “Yang datang hanya beberapa orang saja” Ungkap Suriani.
Namun demikian upaya terus dilakukan dan hingga saat ini sudah ada penurunan angka dari 3.820 menjadi 2.271.
Dikatakannya, jumlah itu akan terus berubah, mengingat akan ada masyarakat yang mencapai usia 17 Tahun hingga saat hari pemungutan suara.
Menurutnya, proses perekaman itu sebetulnya tidak terlalu sulit, tinggal bagaimana pemdesnya memberi pemahaman kepada agar mereka secara partisipatif melakukan perekaman KTPnya.”diharapkan para kepala desa agar proaktif membantu dan masyarakat agar segera melakukan perekaman KTP terutama bagi pemilih pemula. Tandas Kadis Dukcapil Tojo Una-Una. (Sam Asiku)