HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Dugaan ‘Politik Uang’ Pilkada 2024 di Tangani Penyidik Gakkumdu Polres Buol

Dugaan ‘Politik Uang’ Pilkada 2024 di Tangani Penyidik Gakkumdu Polres Buol

JURNALPOLRISULTENG.ID – PALU, Penyidik Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Buol menangani satu kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2024 yang dilakukan relawan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Buol.

Wakasatgas Humas Operasi Mantap Praja (OMP) Tinombala AKBP Sugeng Lestari mengatakan, sampai hari ke-37 masa Kampanye Pilkada serentak 2024, penyidik Gakkumdu baru menangani satu kasus pelanggaran Pilkada 2024 dan itu terjadi di Kabupaten Buol

“Ada satu kasus pelanggaran Pilkada 2024 yang ditangani penyidik Gakkumdu Polres Buol,” kata AKBP Sugeng Lestari di Polda Sulteng, Kamis 31 Oktober 2024.

Dikatakan  Sugeng, kasus itu teregistrasi dalam laporan polisi nomor : LP/B/435/X/2024/SPKT/Polres Buol/Polda Sulteng dengan terlapor inisial SR. Kasus ini sebelum telah dilakukan kajian di Sentra Gakkumdu Kab. Buol, ungkapnya

Ia mengurai Persitiwaterjadi tanggal 21 Oktober 2024 di Desa Tongon Kec. Momunu Kab. Buol di rumah saudara SR (55 ), Pekerjaan tani.

Ia adalah seorang relawan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Buol pada Pilkada 2024 ini,” jelas AKBP Sugeng Lestari yang juga Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng.

Disebut AKBP Sugeng Lestari,  atas  inisiatifnya SR memberikan bibit kakao berusia 3 bulan, sebanyak 1000 bibit kepada warga, dengan maksud agar warga solid memilih salah satu paslon dan tidak memilih paslon lainnya

“SR yang masih berstatus terlapor diduga melanggar pasal 187A Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 10 tahun 2020,  berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu diancam penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 Milyar”, pungkasnya(Sam Asiku)

JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...
JPsulteng.id, Tragedi Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang tejadi...
JPsulteng.id, Seorang pria bernama Iwan (34), warga Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang ditebangnya saat bekerja di...
JPsulteng.id, Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Siti Aisah (75), warga Dusun II Benteng, Desa Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 16.00...
JPSulteng.id, Respons cepat Polsek Balantak Polresta Banggai menindaklanjuti laporan masyarakat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Dalam pengungkapan...
JP-Sulteng.id, Morowali Utara – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS., membuka kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)...
JPS, TOJO UNA-UNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una resmi menetapkan enam arah kebijakan terpadu guna memperkuat ketahanan keluarga dan membina karakter generasi muda di tengah...