JPSULTENG Banggai Kepulauan, – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Kantor Bupati.
Kegiatan ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai mekanisme kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan upaya pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat hukum, tokoh masyarakat, dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang bertindak sebagai pemateri utama.
Kepala Satpol PP dan DAMKAR, Harry Saputra Nursin, SSTP, MAP, menyampaikan pentingnya Ranperda ini untuk memperkuat peran PPNS dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman kebakaran.
“Kami berupaya menciptakan regulasi yang memberikan dampak nyata bagi keselamatan masyarakat Banggai Kepulauan, baik dalam penegakan hukum maupun pencegahan kebakaran,” ujar Harry.
Ranperda tentang PPNS dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas, sehingga mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah.
Sementara itu, Ranperda pencegahan kebakaran mencakup regulasi kesiapsiagaan, pengendalian risiko, hingga prosedur penyelamatan.
Perwakilan Kemenkumham Sulawesi Tengah menekankan pentingnya kesesuaian Ranperda dengan undang-undang yang lebih tinggi.
Pemateri juga memberikan panduan terkait prosedur hukum dan perlindungan bagi pelaksana di lapangan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan implementatif.
Hasil diskusi ini akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan sebelum Ranperda diajukan ke DPRD Banggai Kepulauan untuk proses legislasi lebih lanjut.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Satpol PP dan DAMKAR dalam membangun regulasi yang progresif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi antarinstansi juga diharapkan dapat menjadi teladan dalam penyusunan kebijakan strategis lainnya.***