HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Demo di Kantor KPK, Ukas: Pendemo di Depan Gedung KPK, Tidak Paham Persoalan

Demo di Kantor KPK, Ukas: Pendemo di Depan Gedung KPK, Tidak Paham Persoalan

BANGGAI – Tim Hukum Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili (AT-FM) menilai para pendemo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 20 Desember 2024 tak paham persoalan.

Karena berangkat dari ketidak pahaman itulah, sehingga Abdul Ukas Marzuki memberi penjelasan terhadap tuntutan aksi masa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Nusantara (PMN) tersebut.

“Kita tidak mengenal organisasi yang demo. Apalagi koordinator aksinya, kita tidak kenal. Dan saya kira tidak perlu kita kenal,” kata Abdul Ukas, Jumat (20/12/2024) tadi malam.

Selain tak mengenal wadah pendemo beserta orator yang diduga bayaran tersebut, apa yang menjadi isi orasi itu juga kata Ukas mencerminkan tak paham persoalan.

“Apa yang dia sampaikan menunjukan bahwa tidak paham tentang pelimpahan kewenangan 5 miliar per kecamatan di Kabupaten Banggai,” kata Ukas.

“Yang jelas bahwa mekanisme pelimpahan kewenangan itu sudah dikaji dari segala hal. Baik itu regulasi maupun pelaksanaanya,” tambah Ukas.

Kepada para pendemo, Ukas memberi penjelasan.

Apa yang menjadi niatan Bupati Banggai H. Amirudin terkait pelimpahan kewenangan ke kecamatan adalah kebijakan yang sangat populis.

Karena tujuannya adalah bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terkait kebutuhan yang bisa ditangani secara langsung di kecamatan.

Konsep peduli dengan rakyat ini sebut Ukas, bermula muncul di tahun 2022 atau sejak tahun pertama kepemimpinan Amirudin bersama wakilnya Furqanuddin.

Ide brilian itu muncul, lantaran banyaknya permintaan dalam kegiatan Musrenbang yang tentunya tidak mungkin semuanya dapar terakomodir.

Alasan itulah yang kemudian muncul program pelimpahan ke kecamatan.

Tim pun lanjut Ukas, melakukan kajian dari awal tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Intens berkonsultasi dan melakukan studi tiru di daerah yang sudah melaksanakan program tersebut.

Tahun 2023 dirampungkan untuk pelaksanaan 2024. Itu artinya pertegas Ukas, jauh sebelum pilkada sudah direncanakan. Dan itu sebagai bentuk keberpihakan kepada kesejahteraan.

Lagi pula DPRD Banggai menyetujuinya. Maka lahirlah Perda penetapan anggaran tahun 2023, yang salah satu didalamnya memuat pelimpahan kewenangan.

“Dan kalau kemudian itu dianggap keliru dan memojokkan pak Amirudin dan pak Furqanuddin sebagai pimpinan yang korup, harusnya DPRD Banggai juga dituding serupa. Karena produk itu dibahas bersamaan,” kata Ukas.

Jadi tekan Ukas, sebenarnya hanya karena tidak paham persoalan saja.

Akan tetapi sebagai negara demokratis dan demo juga bukan barang haram, ya sah-sah saja. Cuma sedih saja melihat kejadian itu. Karena nggak paham, tapi seolah-olah paham dan paling benar.

Tentang isi orasi yang menyebut masih ada kecamatan di Kabupaten Banggai belum resmi keberadaannya, Ukas minta agar disebutkan nama kecamatan itu.

“Terus dibilang ada kecamatan yang belum resmi keberadaannya. Tolong disebutkan kecamatan apa. Supaya tidak terkesan ngawur korlapnya,” ucapnya.

“Karena tidak paham tentang pelimpahan kewenangan lantas mendesak untuk KPK menangkap pak Amirudin, kan bingung juga kita,” tambah Ukas.

Saran peraih gelar Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (MUI) Makassar ini agar orator yang katanya mahasiswa itu harus belajar dulu. Sehingga dalam menganalisa suatu produk hukum, hasilnya menjadi bagus. Jangan hanya membaca persoalan setengah-setengah.

“Kan sayang semakin kelihatan kalau titipan. Karena menganalisa regulasi bukan tataran akademik, hanya karena faktor rentetan pilkada. Ya, begitu jadinya. Apalagi langsung menjastis tangkap Amirudin dan adili, karena sudah korupsi. Kan sayang analisa hukum nggak jelas, tiba-tiba menjastis Bupati Banggai korupsi,” kata Ukas.

Satu hal yang menjadi penekanan Ukas pada penutup statemennya.

“Kita lagi mencari kebenaran demo itu. Karena per hari Jumat ini sampai jam 5 sore tidak ada kejadian demo itu, kok tiba-tiba ada muncul video di jam itu. Kita bingung demo di kantor KPK yang mana,” pungkasnya. *

JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri...
JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...
JPsulteng.id, Tragedi Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang tejadi...
JPsulteng.id, Seorang pria bernama Iwan (34), warga Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang ditebangnya saat bekerja di...
JPsulteng.id, Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Siti Aisah (75), warga Dusun II Benteng, Desa Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 16.00...
JPSulteng.id, Respons cepat Polsek Balantak Polresta Banggai menindaklanjuti laporan masyarakat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Dalam pengungkapan...
JP-Sulteng.id, Morowali Utara – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS., membuka kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)...