JURNALPOLRISULTENG ID, LUWUK – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejatinya adalah pesta demokrasi, ajang rakyat menentukan pemimpinnya secara langsung. Namun apa jadinya bila sebuah kekalahan tak diterima dengan lapang dada dan justru berulang kali digugat, bahkan setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)?
Inilah yang terjadi pada pasangan calon nomor urut 3, Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang, dalam Pilkada Kabupaten Banggai. Setelah dinyatakan kalah, mereka melayangkan gugatan ke MK, yang kemudian mengabulkan PSU di dua kecamatan: Toili dan Simpang Raya. Namun apa yang terjadi? PSU telah digelar pada 5 April 2025, dan hasilnya tetap tidak berubah—Paslon 03 kembali kalah.
Alih-alih menerima kenyataan, tim hukum Paslon 03 justru kembali mengajukan keberatan atas hasil PSU tersebut. Gugatan ini telah tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Elektronik MK dengan Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/04/2025.
Pertanyaannya: Apakah ini bentuk perjuangan terhadap dugaan kecurangan, atau justru cerminan dari ambisi politik yang sudah melewati batas? Apakah demokrasi harus terus menerus dipaksa tunduk pada keinginan segelintir pihak yang tak rela ditolak rakyat?
Sikap semacam ini patut dikritisi. Demokrasi bukan hanya soal menang, tapi juga bagaimana menerima kekalahan dengan elegan. Menolak hasil PSU yang sudah ditetapkan dan diawasi secara ketat, apalagi setelah gugatan awal dikabulkan MK, justru mencederai prinsip keadilan pemilu dan memperpanjang ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Rakyat Banggai sudah bicara lewat suara. PSU sudah jadi kesempatan kedua yang adil. Tapi tampaknya, bagi Paslon 03, tidak ada akhir dari ambisi—selain kemenangan mutlak. Demokrasi tak seharusnya dikoyak oleh ego dan nafsu politik yang membutakan.
Sudah saatnya berhenti menggugat hasil dan mulai menghormati suara rakyat. Kalau tidak bisa menang secara demokratis, setidaknya belajarlah kalah secara terhormat. (Pojok Kopi Hitam)