JURNALPOLRISULTENG.ID – TOJO UNA UNA, Kekuatiran masyarakat khususnya komunikas Nelayan di Tojo Una Una sangat beralasan, terhadap dampak yang bakal mengusur mata pencaharian mereka yang diakumulasikan dalam unjuk rasa kemarin, dimana topik mengemuka adalah pemutusan rompon oleh pihak surveyor, yang viral dimedia sosial, Selasa, 24 Desember 2025.
Pada unjuk rasa digelar dibeberapa titik di wilayah perkantoran Tojo Una Una, meskipun terjadi insiden di kantor DPRD, namun berakhir setelah pemerintah daerah menyahuti inti tuntunan pengunjuk rasa unjuk rasa itu berakhir.
Pada intinya bupati Ilham Lawidu, SH menerima tuntutan para pengunjuk rasa, namun tidak menjanjikan tentang penolakan, akan tetapi akan menindak lanjuti aspirasi masyarakat itu kepada kepemerintah pusat.
Diketahui rencana survey potensi gas dan minyak berawal pada kehadiran Koordinator Survey PT Huantong Service Indonesia (HIS),Senin 8 Desember 2025.
Koordinator Tim Survey Dr. Arisandi Dwiharto, yang dimintai keterangnya, saat itu mengatakan, kehadirannya diberi mandat oleh pusat study Geologi Kementerian SDM untuk melakukan kegiatan survey seismik 2D, atau pemetaan dua dimensi diperairan Ampana.
“kami ditugaskan untuk mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas bumi yang ada di perairan Tojo Una Una, diharapkan ada potensi yang bisa kita lanjutkan, kami akan lakukan kajian seberapa besar tingkat cadangan dan ekonomisnya seperti apa kedepan. Ujarnya.
Ditekankan Dr. Arisandi Dwiharto pelaksaan lebih awal perlu dilakukan sosialiasi, untuk menghidari resistensi terjadi ditengah masyarakat terutama nelayan, karena adanya aktifitas dilaut.
“Itulah kenapa kami lakukan sosialisasi mulai stakeholder, termasuk berikutnya akan dilakukan pada tingkat masyarakat, lebih luas menjelaskan soal batasan-batasan saat survey dilakukan, yang melibatkan semua pihak yang terkait.” Ujar Dr. Arisandi Dwiharto
Sementara Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, saat dimintai keterangannya pasca pemaparan PT HIS merespon atas nama pemda Tojo Una Una mensuport pelaksanaan survei seismisi 2D.
Seismik 2D adalah langkah awal untuk mendapatkan data-data dasar berkaitan dengan potensi sumber daya alam di Tojo Una Una, khususnya jalur yang cukup signifikan terkait dengan minyak dan gas seperti tanjung Api dikecamatan Tete dan Pulau Buka-buka.
Menurutnya ekspolorasi Minyak dan Gas akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa mengabaikan dampak negative yang dapat terjadi.
“kita berupaya semaksimal mungkin bahwa program ini akan berkelanjutan” Tegasnya.
Sementara Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan survey 2D Seismik, media ini menguhubungi beberapa pihak yang berkompoten di Tojo Una Una.
Penjelasan yang diperolah dari Kadis Perikanan Tojo Una Una Rahmat Basri, S.Pi, M.Si membenarkan adanya sosialisasi 2D Seismik yang dilaksanakan awal bulan Desember diruang rapat Kantor bupati.
Ia membeberkan Lebih rinci tentang program 2D Sesmik oleh pihak kementrian ESDM yang dilaksanakan oleh PT HIS merupakan bagian program strategi nasional (PSN) untuk mengindentifikasi potensi minyak dan gas Offshore (Migas) diperairan Teluk Tomini khususnya didaerah sekitar TanjunA api yang diduga berpotensi minyak.
Pada sosialisasi pada awal desember itu, Ia menekankan 3 point.
Pertama, sebelum melaksanakan survey perlu dilakukan sosialisasi pada khusunya pada komunitas nelayan yang masuh dalam rute yang akan dilalui kapal survey.
Kedua soal ganti rugi sebagai konfensasi kepada nelayan terhadap rompon mereka yang terdampak sesuai kesepakatan pada saat sosialisasi ditingkat masyarakat nanti.
Ketiga pada saat survey harus mengikut sertakan perwakilan masyarakat nelayan.
Ia mengatakan survey 2D Seismik bukan domain Dinas Perikanan, namun ia menjelaskan survey mengunakan kapal dalam kecepatan 2- hingga 4 knok, ikut melibatkan banyak pihak terkait.
Ia mengungkap, para nelayan bisa bisa menarik romponnya yang kena jalur surey, itupun akan ada ganti ruginya, atau pemilik rompon yang kena jalur survey bisa menunggu dilokasi survey, karena sesuai penjelasan tim survey, setelah aktifitas 2D Siemik rompon bisa dipasangan kembali” Jelasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan secara teknis survey bukan domain Dinas Perikanan namun terhadap nasib nelayan ia merasa bertanggungjawab.
Ia membenarkan, bahwa sampai saat ini belum dilakukan survey, karena harus diawali sosialisasi dulu kepada masyarakat nelayan yang akan terdampak pada jalur yang dilewati kapal survey.
“Hingga saat ini kita masih menunggu sekda untuk mendiskusikan pembentukan tim sosialiasasi yang akan melibatkan pihak terkait, Jadi belum ada survey” Tegas Rahmat Basri.
Ia mengungkap keprihatiannya terhadap nasib nelayan selama ini.
“jujur saya katakan membela nelayan terhadap hak perlindungan mereka, karena kita berupaya mengadakan fasilitas penangkap ikan untuk nelayan, kalau misalnya diputuskan begitu saja itu jangan sampai terjadi. tegasnya.
”Terus terang saya prihatin sehingga mati-matian membela hak nelayan, dalam rangka peningkatan ekonomi mereka” Ujarnya Rahma Basri serius.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Ampana yang juga sebagai Kepala Syahbandar Ampana, Rahmat Firmansyah, SE, MT yang dihubungi sedang berada diluar daerah untuk memastikan pelaksanaan program 2D Sesmik.
Melalui saluran telpon ia menjelaskan, hingga saat ini belum menerima surat tentang survey 2D Sesmik. “Belum ada survey” Ujarnya singkat. (Sam Asiku)