HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Direktur Dewan Sengketa Indonesia Sulteng, Tolak Wacana Polri Dibawah TNI Atau Kemendagri

Direktur Dewan Sengketa Indonesia Sulteng, Tolak Wacana Polri Dibawah TNI Atau Kemendagri

JPSULTENG – PALU, Gonjang ganjing wacana usulan penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri, mendapatkan tanggapan berbagai pihak di tanah air tidak terkecuali Direktur Dewan Sengketa Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. P. HASIBUAN, S.Sos.,SH.,MH.,CLA.,CPM.,CPArb.,CPLi.

Secara tegas ia menolak usulan yang disampaikan oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus, menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan kehendak reformasi dan demokrasi

“Polri yang bertanggungjawab dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pemerintah untuk menjaga independensi dan netralitas serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya” kata Dr. P. Hasibuan.

Dosen Ilmu hukum pada Universitas Tadulako Palu itu mengungkapkan, secara konstitusional, Polri sudah tepat untuk tetap berada dibawah Presiden sebagai lembaga yang mandiri dan bagian dari instrument Negara serta perpanjangan tangan Presiden dalam bidang penegakan hukum serta yang memberikan kontrol langsung dari kepala Negara tanpa intervensi kementerian yang tugas utamanya fokus pada administrasi pemerintahan.

Direktur Dewan Sengketa Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah itu juga menyebut menempatkan Institusi Polri dibawah TNI atau Kemendagri itu bukanlah solusi karena secara hukum tugas dan fungsinya berbeda. Polri itu penegak hukum sipil bukan militer.

“Permasalahan ditubuh Polri itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan menempatkan institusi Polri dibawah TNI atau Kemendagri, menurutnya itu tidak menjamin tugas Polri akan lebih baik justru berpotensi merusak sistem yang ada, kalaupun ada masalah didalam tubuh Polri bukan institusinya yang dihancurkan tetapi sistemnya yang harus diperbaiki atau diperkuat,” tegasnya.

Lanjut Dr. P. Hasibuan yang juga seorang Advocat menerangkan, perbaikan Polri dilakukan mulai dari sistem rekruitmennya, pendidikan, kulturnya, penempatan jabatan sesuai kompetensinya, peningkatan sumber daya manusianya, memberdayakan praktisi atau akademisi sebagai ahli ditubuh Polri yang memiliki keahlian khusus, meningkatkan fungsi pengawasan, dan memperbaiki tata kelola institusi. Masih ada banyak Polri yang baik. Itu yang perlu kita harus ingat.

“Adanya dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam Pilkada serentak  2024 di beberapa daerah menurutnya itu persoalan individu dan kepentingan kelompok saja, Tudingan bahwa Polri itu tidak netral dalam pemilukada bukan kali ini saja bergulir dan itu akan tetap ada dibawah lembaga manapun Polri ditempatkan,” tandasnya.

Masih kata Dr. P. Hasibuan yang harus kita ingat adalah bahwa dalam semua pertarungan pasti ada yang kalah dan menang, jangan karena melihat adanya permasalahan pilkada yang terjadi di salah satu daerah lalu kita mengambil langkah keliru dan menghancurkan demokrasi itu sendiri, menyalahkan institusi Polri dan lain sebagainya, saya melihat pelaksanaan pemilukada serentak yang dilakukan sudah dengan ketentuan dan sangat bagus serta berjalan lancar dan kondusif.

Semestinya menurut Dr. Hasibuan sapaan akrabnya yang dibahas bukan Polri dibawah TNI atau Kemendagri, tapi lebih kepada profesionalismenya, kulturnya dan sistem pengawasannya lebih ditingkatkan. Fungsi dan kewenangan Polri itu tidak hanya terbatas pada tugas-tugas seperti pengaturan lalu lintas, patroli saja tetapi menangani kasus kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti narkoba, korupsi, terorisme dan lainnya.

Dr. Hasibuan menilai kinerja Polri terus ada perubahan kearah yang lebih baik meski dia juga tidak menutup mata masih ada beberapa aspek yang perlu terus diperbaiki, karena kinerja Polri kini diawasi beberapa pihak diantaranya Komisi III DPR RI, Kompolnas, Komnas HAM. Ombudsman dan lembaga lain termasuk masyarakat, pungkasnya.*

JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri...
JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...
JPsulteng.id, Tragedi Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) terjadi di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Peristiwa yang tejadi...
JPsulteng.id, Seorang pria bernama Iwan (34), warga Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, ditemukan meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang ditebangnya saat bekerja di...
JPsulteng.id, Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Siti Aisah (75), warga Dusun II Benteng, Desa Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 16.00...
JPSulteng.id, Respons cepat Polsek Balantak Polresta Banggai menindaklanjuti laporan masyarakat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Dalam pengungkapan...
JP-Sulteng.id, Morowali Utara – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS., membuka kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)...