JP-SULTENG.ID, Morowali Utara – Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd., M.Pd., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Sosial Ekonomi Wilayah Lingkar Tambang Morowali Utara, Senin (2/11/2026), bertempat di Ruang Tepotowoa, Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Riset dan Inovasi Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara ini mengangkat penelitian bertajuk “Dampak Sosial-Ekonomi Tambang Nikel dan Evaluasi 8 Pilar Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)”. FGD tersebut menjadi wadah untuk menghimpun data, masukan, serta berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan terkait aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Djira menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan keberadaan dan aktivitas perusahaan di wilayah Morowali Utara dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan daerah merupakan hal penting yang perlu terus didorong melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, pihak perusahaan, serta masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dengan sejumlah sektor pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara program pemerintah daerah dengan kontribusi dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Seluruh kontribusi perusahaan diharapkan dapat selaras dengan program pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Wabup Djira juga berharap melalui forum diskusi tersebut dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak keberadaan industri pertambangan, termasuk sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Ia menegaskan bahwa investasi dan keberadaan perusahaan di Morowali Utara diharapkan tidak hanya memberikan dampak dari sisi kegiatan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan antarpeserta mengenai dampak sosial ekonomi aktivitas pertambangan nikel, pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta evaluasi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan di wilayah lingkar tambang.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berharap tersedianya data dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri para camat, kepala desa, serta perwakilan pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
(APK)
