Syamsudin pay : Saya akan bantu komunikasikan dengan Menpan
JURNALPOLRISULTENG.ID.-TOUNA, diketahui Rabu 25 Oktober 2023, sekitar dua ratusan orang tenaga Honorer Pemerintah Tojo Una-Una yang tergabung di Forum Perjuangan PPPK ke DPRD Tojo Una-Una mengadu ke Komisi I, tentang dugaan ketidak beresan oknum tertentu dalam internal BKD Tojo Una-Una.
Dimana hasil ferifikasi TMS atau MS ada upaya yang merugikan mereka, dan indikasi tersebut tertuang pada 10 pointer yang digelar bersama 3 point tuntutan lewat komisi 1 Dprd Tojo Una-Una.
Upaya diruang komisi 1dan pertemuan hari itu dilanjudkan di Aula Dikpora Tojo Una-Una untuk bertemu dengan pihak Pemda, sebagai upaya terakhir akan perjuangan nasib mereka.
Pertemuan terjadi hingga terjadi 2 kali pada hari yang sama, baik diruang aspirasi DPRD Touna, maupun di Aula Dikpora dengan pemda Tojo Una_una yang diwakili asisten III Drs Moh . Syarif Lasawedi, MAP yang menghadirkan PLT Kepala BKD Dg. Mario Pawajoi, SH dan mantan Kepala BKD Burhanudin, S. Ag, M.Si.
Kesimpulan pada pertemuan itu, keputusan BKD tidak dapat dirobah lagi karena masa sanggah sudah selesai sampai pada pukul 0.00 wita hari itu.
Setitik harapan, tingga upaya yang akan dilakukan bagamaimana pemda Tojo Una-Una dapat mengajukan pembatalan hasil seleksi dan diulang kembali khususnya bidang Tekhnis sebanyak 201 orang.
Kepala Plt BKD Dg. Ario Pawajoi,SH yang dimintai keterangnya, justru berpegang pada hasil kesepakatan hari ini. Yang akan komunikasi dengan Menpan. “mudah2 ada jalan keluar, mengingat sistim online dan kita disini hanya sebatas ferifikasi saja.”Imbuhnya.
Sementara mantan ketua BKD Burhanudin, hasil seleksi itu tidak bisa lagi dibatalkan lagi karena sistim online, dan sudah terkunci.
Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan, bagaimana Pemda ke Menpan untuk minta penundaan, dan hasil seleksi yang ada dibatalkan dan dilakukan kembali dari proses awal.
Kemelut Perjuangan Forum perjuangan PPPK, mengundang komentar politisi partai NasDem Syamsudin Pay, S. Ag, M.Si, yang menyatakan keprihatinan dan kepeduliannya.
“eksitensi 201 pegawai honorer yang tidak diakomodir tahun 2023 yang sedang ramai diperbincangan, saya ikut prihatin, karena disitu harapan besar mereka.” Ujarnya.
Memang ada regulasi yang harus ditaati untuk rektrumen pegawai kontrak yang ditentukan sebagai mana keputusan presiden dan Menteri.Imbuhnya
Akan tetapi secara pribadi saya memiliki tanggung jawab dan menyatakan siap mengkomunikasikan hal itu ke Jakarta dalam waktu dekat.
Kebetulan saya berteman dekat dan akrab dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
Saya akan komunikasikan dengan beliau, muda-mudahan tahun depan 2024 akan memenuhi harapan PPPK yang tidak lulus dalam tahapan ferifikasi di daerah tahun 2023 ini.
Meskipun demikian, saya perlu minta izin kepada pemerintah setempat.
Kepada Mas Azwar Anas saya akan minta, baik pribadi maupun atas nama pemda Tojo Una-Una, agar tenaga honorer yang tidak terakomodir pada tahun 2023 akan dipenuhi tahun 2024 nanti.Tandas Syamsudin Pay. (Sam Asiku)