JURNALPOLRISULTENG.ID – AMPANA, Kemajuan Kabupaten Tojo Una Una yang dijuluki Negeri Sivia Patuju, tak lepas dari dinamika kehidupan yang mewarnai kehidupan masyarakat hingga ketingkat bawah. Dimana masyarakat mendukung penuh usaha pemerintah daerah mendorong peningkatan daerah diberbagai sektor.
Rencana penertiban PKL yang dijadwalkan Kamis 24 April menjadi dilema dan memicu keresahan pedagang.
Safri Lahay sebagai ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima bersama puluhan pedagang, menggelar pertemuan dengan anggota DPRD Tojo Una Una. Rabu, 23 April 2025.
Fenomena yang terjadi, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pejuang dan pahlawan bagi keluarga dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan kehidupan lainnya. sehingga panas terik matahari adalah rutinitas yang dijalani, menjajakan dagangannya, terutama pedagang ikan dan rempah-rempah yang berinisiatif lebih dekat dengan pembeli sebagai strategi market, memilih menggelar jualannya di bahu jalan.
Kehadiran Pengurus Asosiasi dan puluhan pedagang diterima diruang Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una oleh anggota dewan Husain, SH dan Fadel U Lasawedi.
Inisiasi DPRD Tojo Una Una merespon surat Asosiasi PKL rencana akan menggelar RDP hari ini pada pukul 14.00 wita, namun agenda itu tidak terlaksana.
Sehingga pertemuan hanya digelar di ruang komisi 3, seperti keterangan yang diperoleh dari penasehat asosiasi PKL Anton Dai. “Hari ini rencana RDP jam 14. 00 Wita, tetapi pelaksanaannya seperti apa yang kita lihat hari ini.” Ujar Anto Dai.
Ia mengharapkan RDP sebagai alternatif mencari solusi terbaik sehingga tindakan penertiban dan penggusuran itu tidak terkesan sepihak.
”Seharusnya selain himbauan perlu, Pemerintah duduk bersama asosiasi PKL sehingga efektif dalam penerapan langkah penertiban, tidak mengakibatkan protes pedagang.
Point penting pada pertemuan itu yang menjadi catatan anggota dewan, permintaan ketua Asosiasi Syafri Lahay minta penggusuran ditunda, setelah digelar RDP yang dijadwalkan pada selasa mendatang 28 April 2025.
Moh. Fadel U. Lasawedi
Usai pertemuan anggota DPRD Tojo Una Una Moh. Fadel U. Lasawedi saat dimintai keterangannya mengatakan, akan mencoba berkomunikasi dengan pihak terkait dalam hal ini, dinas Perindagkop dan Pol PP serta beberapa tim yang berkaitan dengan penertiban besok.
Ia mencermati penyampaian pedagang, terkesan dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan asosiasi PKL sebagai perwakilan pedagang.
“Menurut saya pribadi, agak keliru, namun demikian kami akan memastikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, untuk penundaan penertiban. Janji Fadel U Lasawedi.
Ia menegaskan, jika penertiban ini dipaksakan, mau tidak mau kita akan turun mengawal masyarakat.
“Apabila dinas terkait memaksakan penertiban itu apa boleh buat, kami akan mengawal masyarakat, meskipun yang turun hanya satu dua anggota dewan” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia menyoroti soal SP1 dan SP2 tidak muncul fisiknya, dan tiba-tiba masyarakat mendatangi DPRD terkait dengan penertiban PKL.
Idealnya, ujar Moh. Fadel U Lasawedi sebagai langkah taktis, asosiasi PKL diundang dan dilibatkan secara teknis membicarakan jalan keluarnya penyelesaian PKL mau dipindahkan kelokasi yang telah disiapkan.
Sehingga turunnya SP3 terkait dengan penertiban tidak menimbulkan kepanikan masyarakat pedagang. “Saya kira ini agak keliru.” Ujarnya menyesali.
Kalaupun ada himbauan agar para PKL mengisi los dan lapak di Pasar Modern Sansarino dan Pasar sore Dondo, harusnya disampaikan pesan ini ke perwakilan pedagang secara tertulis, untuk diteruskan kepada pedagang. “Tidak harus berteriak, mereka adalah manusia.” Tandas Moh.Fadel U Lasawedi.
Ketua Asosiasi PKL Syafri Lahay usai pertemuan mengatakan, sangat mengapresiasi sambutan anggota DPRD atas kehadiran pengurus asosiasi dan pedagang.
Dalam kapasitas sebagai pengurus, ia berkeinginan agar soal penertiban akan mendapatkan solusi terbaik, karena tidak menghendaki kekacauan.
Meskipun saat itu ia berbicara membawah aspirasi PKL yang ada ditanggul pesisir pantai kelurahan Uentanga Bawah.
“Kami menginginkan jalan keluar yang baik, sebagaimana kami menyambut baik kepemimpinan bupati dengan program yang ada mengarah pada kesejahteraan masyarakat”Tandasnya.
Mencermati pertemuan Anggota DPRD Tojo Una Una dengan pengurus Asosiasi PKL dan Pedagang diruang komisi 3 berjalan damai, tanpa keributan dan tekanan, dimana aspirasi yang tersampaikan menjadi catatan penting bagi anggota Dewan yang berjanji akan mengkoordinasikan persoalan yang menghantui pedangan terkait dengan penertiban di dua titik yang setiap harinya diramaikan aktifitas jual beli masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. (samas)