JURNALPOLRISULTENG.ID – BANGGAI, DPRD Kabupaten Banggai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Gabungan Komisi I dan III menindaklanjuti tuntutan Front Aksi Rakyat Sipil Kab. Banggai untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pelayanan PDAM dan kekerasan terhadap perempuan. Senin, (12/06/2023).
RDP lintas komisi dipimpin Wakil Ketua II DPRD Banggai, Samsulbahri Mang tersebut mendasari permohonan Fraksi terkait ketimpangan kabijakan yang terjadi pada beberapa OPD.
Rapat dengar pendapat tersebut, dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Syaripudin Tjatjo, Irwanto Kulap, Syafruddin Husain, Bahtiar Pasman, Yenni Lyanto, Sri Tiah, Zainuri, Sucipto, Helton Abd. Hamid, I Putu Gumi, Samiun L Agi, Siti Arya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Banggai, Kadis Nakertrans dan perwakilan Dinas Perpustakaan Banggai.
Beragam masalah yang diutarakan oleh perwakilan Fraksi, namun yang paling mencuat dan menjadi perdebatan panjang yakni soal kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Banggai, yang kini dipimpin oleh Syafrudin Hinelo.
Sejumlah perwakilan Fraksi mengungkapkan, jika kinerja Disdikbud saat ini dinilai tidak maksimal dalam menangani masalah pendidikan di Kabupaten Banggai, dan malahan beberapa anggaran yang dikelola tidak tepat sasaran, termasuk begitu besarnya anggaran makan minum yang mencapai Rp. 2,1 miliar.
Selain besarnya anggaran makan minum yang dikelola saat ini dan adanya pemajangan baliho yang tersebar di 23 kecamatan, perwakilan Fraksi juga menuding jika Disdikbud tidak memiliki program terhadap anak-anak tidak sekolah dan putus sekolah, termasuk pendistribusian tenaga pengajar yang tidak merata.
Menanggapi kritikan Fraksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Syafrudin Hinelo, menepis bahwa tidak ada anggaran APBD dalam pembuatan baliho.
Mengenai adanya pemajangan baliho ungkap Didi sapaanya, itu adalah privasi karena menggunakan dana peribadi. Selaku pimpinan, ia juga mengapresiasi kritikan dari para mahasiswa dan menganggap kritikan tersebut sebagai masukan agar bisa mengevaluasi kinerjanya selama memimpin Disdikbud.
Dalam RDP tersebut, Didi juga menepis jika tak bekerja maksimal. Untuk menangani beragam masalah pendidikan, mereka sudah mempunyai aplikasi laporan bulanan. Melalui aplikasi tersebut katanya, pihaknya bisa mengetahui segala bentuk kegiatan guru kami disetiap wilayah, termasuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru.
Didi mengatakan, jika usulan kami diterima, maka akan banyak peluang baru tenaga pengajar termasuk usulan kami P3K. Kami saat ini sudah mempersiapkan data base untuk kami ajukan, ujarnya.
Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga pengajar tambah Didi, pihaknya tengah mengusulkan penambahan kuota sesuai dengan problem yang ada dilapangan, termasuk mengupayakan anggaran sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan ruang kelas. (Red)
