JURNALPOLRISULTENG.ID, LUWUK – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Beniyanto Tamoreka, menekankan pentingnya pengelolaan destinasi pariwisata yang terintegrasi dan terstruktur, khususnya di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan penyampaian Empat Pilar Kebangsaan sekaligus meninjau potensi pengembangan pariwisata daerah, Senin (21/4/2025).
Dalam keterangannya, Beniyanto menyebut Komisi VII memiliki cakupan kerja yang juga membidangi sektor pariwisata. Ia menyoroti perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan kementerian dan kebutuhan riil di daerah, yang jika tidak segera diselaraskan, akan menghambat potensi daerah berkembang secara maksimal.
“Kita melihat destinasi wisata di Kabupaten Banggai ini sangat potensial. Tapi tanpa pengelolaan yang baik dan program yang terintegrasi, nilai tambahnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara program kementerian dan rencana kerja daerah harus menjadi perhatian utama. Selain menyangkut aspek promosi, pelatihan, dan tata kelola wisata, dukungan infrastruktur seperti akses transportasi udara juga menjadi faktor krusial.
“Salah satu tantangan besar adalah akses. Tiket pesawat ke Banggai masih tergolong mahal. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar transportasi udara lebih terjangkau, sehingga wisatawan bisa lebih mudah datang,” tambahnya.
Beniyanto juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk mengintegrasikan promosi destinasi wisata Banggai melalui jejaring pariwisata nasional. Ia mencontohkan potensi untuk memanfaatkan posisi Bali sebagai hub promosi wisata Indonesia.
“Misalnya wisatawan yang sudah bosan dengan Bali, bisa diarahkan ke destinasi seperti Pulau Dua, Air Terjun Salodik, dan spot-spot lain di Banggai. Ini bisa dilakukan lewat kerja sama promosi digital dan pengelolaan oleh operator wisata nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa pengembangan pariwisata dan energi daerah sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya dalam poin ketiga: menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi rakyat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Banggai ini punya banyak potensi. Dari ketahanan pangan, energi, hingga pariwisata. Beberapa kecamatan bisa kita dorong jadi pusat pertumbuhan baru, asal perencanaannya matang dan lintas sektor,” jelasnya.
Ia menutup dengan harapan agar pemerintah daerah lebih aktif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait, sehingga program pusat dapat diterapkan secara efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)