JURNALPOLRISULTENG.ID, KOLONODALE – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur dan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten Morowali Utara Romel Erwin Tungka, S.PT., saat menjadi pembina Apel Pagi di Pelataran Kantor Bupati Morowali Utara, Senin (5/10/2026).
Dalam amanatnya, Romel meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberi perhatian serius terhadap berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk pemenuhan dokumen pada area yang menjadi penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan, capaian sejumlah indikator integritas Morowali Utara dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional. Karena itu, setiap OPD yang berkaitan dengan pemenuhan data dan dokumen diminta aktif berkoordinasi agar target yang ditetapkan dapat dipenuhi.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan menganggap penilaian integritas hanya menjadi urusan satu OPD, karena pencapaiannya membutuhkan dukungan dan koordinasi seluruh perangkat daerah yang terkait,” kata Romel.
Romel juga mengingatkan aparatur mengenai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK. Menurut dia, SPI berbeda dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan, penilaian SPI melibatkan unsur internal maupun eksternal. Karena itu, ASN diminta merespons dan mengikuti proses penilaian apabila mendapatkan pemberitahuan atau survei yang telah ditetapkan dalam sampel KPK.
“SPI merupakan salah satu penilaian KPK dan harus menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, apabila ada pemberitahuan atau survei yang diterima sesuai mekanisme yang ditetapkan, mohon dapat diikuti dan dikonfirmasi apabila ada hal yang diragukan,” ujarnya.
Selain indikator integritas, Romel menyoroti tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Ia mengingatkan seluruh OPD agar segera menyelesaikan rekomendasi dan temuan pemeriksaan yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing.
Untuk temuan tahun 2025, penyelesaiannya ditargetkan paling lambat 10 Oktober 2026, sedangkan temuan tahun-tahun sebelumnya diberikan batas waktu hingga 31 Oktober 2026.
Romel menegaskan, OPD perlu memastikan setiap tindak lanjut terdokumentasi dengan baik, termasuk apabila berkaitan dengan pihak ketiga.
“Jangan sampai tindak lanjut temuan ini dibiarkan berlarut-larut. Segera selesaikan sesuai kewenangan dan dokumentasikan prosesnya, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Menurut dia, progres tindak lanjut juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan. Inspektorat, kata Romel, akan terus memantau perkembangan tindak lanjut yang dilakukan masing-masing OPD.
Ia mengingatkan, penyelesaian rekomendasi bukan hanya untuk memenuhi administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar persoalan yang sama tidak berkembang menjadi masalah hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Romel juga menyampaikan informasi mengenai program peningkatan pendidikan bagi ASN. Ia mengajak pegawai yang masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, baik dari jenjang sarjana maupun magister dan doktoral, agar memanfaatkan program yang tersedia.
Menurut dia, peningkatan kualifikasi pendidikan penting seiring tuntutan profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintahan yang terus berkembang.
Apel pagi tersebut diikuti jajaran ASN dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selain menjadi sarana penyampaian arahan kedinasan, apel rutin tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat disiplin, koordinasi, serta komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui apel itu, Pemkab Morowali Utara kembali menekankan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, terutama dalam menjaga integritas, memenuhi indikator penilaian, serta menyelesaikan setiap rekomendasi pemeriksaan secara tepat waktu.(Ryo)
*APK