JURNALPOLRISULTENG.ID, JAKARTA – Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dr. Sulistyo, S.Si., ST., M.Si, pada Jumat (18/07/2025). Pertemuan ini membahas pengembangan digitalisasi layanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Kegiatan berlangsung di Resto Cerita Rasa, Cilandak, Jakarta Selatan. Deputi Sulistyo didampingi oleh Plh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Firman Maulana, S.E., serta Sandiman Ahli Madya, Dwi Kardono, S.Sos., M.A.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli menyampaikan sejumlah hal terkait digitalisasi layanan publik, termasuk program prioritasnya yakni Program Digitalisasi Desa. Ia juga mengungkapkan harapan agar Pemkab Banggai Kepulauan dapat meningkatkan nilai Indeks SPBE, termasuk aspek Arsitektur Keamanan SPBE.
Selain itu, Bupati Rusli menambahkan bahwa digitalisasi di wilayahnya turut didorong melalui penyediaan WiFi gratis di desa-desa, guna meningkatkan akses informasi publik. Saat ini, akses internet di Bangkep telah memanfaatkan jaringan Starlink.
Menanggapi hal itu, Deputi Sulistyo menyampaikan dukungan penuh terhadap program digitalisasi layanan publik, khususnya Program Digitalisasi Desa. Ia juga menyatakan akan membantu menyusun konsep/draft roadmap digitalisasi layanan publik yang mencakup program Digitalisasi Desa, serta mendorong agar Bupati menetapkan Peraturan Daerah guna memperkuat pelaksanaannya di seluruh OPD.
Sebagai langkah lanjutan, Deputi meminta disampaikan sejumlah bahan penyusunan seperti visi-misi Bupati, profil Kabupaten Bangkep, ketersediaan infrastruktur, dan informasi pendukung lainnya.
Deputi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu menghubungkan Pemkab Bangkep dengan Kementerian Kominfo agar bisa difasilitasi dalam pembangunan jaringan internet demi kelancaran layanan publik yang lebih baik.
Terkait pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Deputi mendorong agar segera diimplementasikan di lingkungan Pemkab Bangkep. Ia meminta agar segera dilakukan koordinasi dengan BSrE BSSN untuk sosialisasi dan asistensi, yang dilanjutkan dengan kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik untuk TTE.
Lebih lanjut, Deputi menawarkan program peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi anggota Tim Tanggap Insiden Siber Banggai Kepulauan (TTIS BANGKEP) yang telah terbentuk sejak 2024. Pelatihan tersebut bisa dilakukan dengan mengundang instruktur dari BSSN, mengikuti pelatihan di Pusbang SDM BSSN, maupun secara daring.
Mengenai program kerja Dinas Kominfo Bangkep, Deputi menyarankan agar Kepala Dinas Kominfo dapat melakukan koordinasi melalui zoom meeting dengan Direktorat KSS Pemda untuk membahas usulan program kerja yang akan masuk dalam RPJMD 2025–2029.
“Kadis Kominfo juga dapat berkoordinasi terkait TTE dan TTIS untuk selanjutnya disepakati teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan, baik secara online maupun onsite,” jelas Deputi. (VR)
