Banyak pasang mata eks pejuang, bahkan sebagian telah mendahului terlibat langsung dalam pembentukan kabupaten Tojo Una Una. Hari ini hanya bisa menatap ikhlas tanpa pernah menuntut pengakuan.
Mereka memandang bahagia bahwa perjuangan itu nyata dan dinikmati oleh banyak orang, yang dibuktikan dengan amanat UU No. 32 Tahun 2003, tentang terbentuknya kabupaten Tojo Una Una.
Perjuangan masyarakat Tojo Una Una memiliki jejak sejarah panjang, diantara setuju dan penolakan bahkan ada yang menangapi sinis, adalah dinamika politik saat itu yang merasuk batin masyarakat diantara optimisme dan pesimisme, dalam ketidak pastian bahwa terwujudnya kabupaten TojoUna Una masih menjadi tanda tanya besar.
Catatan: H. Sam Asiku
Beberapa catatan tertinggal dalam ingatan, bahwa perjuangan dimulai tahun 1963 menemui banyak kendala. Alasan yang mengemuka, perjuangan itu belum melibatkan kekuatan elemen masyarakat. Namun dipastikan para politikus saat itu berspkulasi menafsirkan bahkan memastikan, bahwa political will Kabupaten Poso tak sepenuh hati melepas wilayah Pembantu Bupati yang memiliki banyak potensi.
Sejarah perjuangan melalui banyak tahapan, simpul kekuatan penjuang masih dalam bentuk kelompok, seperti Tim yang dibentuk alm. Ahdar Supu, gagasan Syamsiar Lasahido yang menggelar seminar sehari mendorong terbentuknya KabupatenTojo Una Una di Gedung Bioskop Beringin ditahun delapanpuluan, namun akhirnya gagasan dan perjuangan itu kembali stagnan.
Proses perjuangan mulai hangat lagi, ketika rembuk masyarakat digagas oleh Kelompok mahasiswa dan pelajar Tojo Una Una, menampakan barisan pendukung semakin panjang.
Ekstafet perjuangan menjadi titik awal kekuatan baru, menuntut pembentukan kabupaten Tojo Una Una, kebangkitan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Forpestan, yang diketuai Nurlan Baginda dinilai berhasil menghimpun kekuatan elemen masyarakat. Rembuk masyarakat Tojo Una Una digelar, yang kemudian melakukan pressure kepada pemerintah kabupaten Poso.
Tekanan demi tekanan dilakukan tidak hanya kepada pemerintah Daerah Poso, namun menyasar mempressure kepada anggota DPRD Poso yang berasal dari Ampana.
Bahkan pernyataan keras terkait dengan dukungan anggota dewan asal Ampana, dilontarkan Yaumihi Palampanga kabag Kesra saat ini, melalui media cetak.
Spontan statemen memicu kemarahan dan protes, meskipun disadari kuantitas anggota dewan asal Ampana di DPRD Poso kalah jumlah pada saat itu.
Almarhum Masri Dj. Latinapa dari fraksi Golkar yang kemudian terpilih menjadi ketua DPRD Tojo Una Una pertama dengan kekuatan 11 kursi dilegeslatif mengklarifikasi tudingan itu di sebuah hotel dikota Poso.
Berdirinya Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Tojo Una Una (KPPKTU) yang di ketua Syaiful Bahri Tanjumbulu, adalah bagian perjuangan Mahasiswa pelajar, yang menidak lanjuti perjuangan masyarakat untuk membentuk Kabupaten Tojo Una Una, yang berujung pada sikap pemerintah Poso harus legowo.
Tim perjuangan pergerakan Palu masih terus bekerja, diantara yang masih diingat, Alm. Ahmad Labatjo, Alm. Alm. Tahmidi Lasahido. Moh.Taslim DP, Alm. Iswan Labolong, Alm. dr Ikhsan Tandah dan masih banyak tokoh muda lainnya lainnya seperti Samsurial Labatjo.
Namun perjuangan tak semulus harapan, krikil tajam menghadang adanya pernyataan masyarakat Tojo Una Una yang bermukim di Kabupaten Poso, menolak terbentuknya Kabupaten. Namun realitas itu membutuhkan nalar bijak adanya alasan penolakan itu.
Tim perjuangan di Ampana, diantaranya, Mahmud Lahay, Jamal Djuraejo, Samsulfikar Tajumbulu, Muhammad Arsyad, dan beberapa tokoh lainnya bekerja dirumah Muh Arsyad berupaya mengkonter penolakan itu.
Proses pembentukan Kabupaten Tojo Una Una terus berlanjut, secara administrtif pemerintah Poso mulai menidak lanjuti aspirasi masyarakat Tojo Una Una ke DPR RI, yang kemudian diputuskan menujuk Harry Kabi dan Syaiful Bahri Laborahima sebagai LO perwakilan Pemda Poso.
Perjalanan waktu ketika perjuangan itu sampai diibukota dikantor DPR RI diterima baik, Pedi Tandawuya dan La Ode Djeni Hasmar menindak lanjuti aspirasi itu dengan memberi dukungan, dibuktikan dengan kunjungan pertama kali, komisi 2 DPR tahun 2002 melakukan peninjauan kelayakan di Ampana.
Harus diakui dan perlu dihormati ditangan Bupati Poso H. Muim Pusadan dan Ketua DPRD Poso H. Akram Kamarudin perjuangan dapat dituntaskan.
Jika pada tahun ini 2025 peringatan berdirinya Tojo Una Una ke 22, akan dimeriahkan semeriah mungkin, adalah sesuatu yang perlu dilakukan, kendati diantara kebijakan pemangkasan anggaran, refocusing ditempuh pemerintah pusat yang ikut mempengaruhi anggaran daerah.
Bahwa Peringatan Hut Tojo Una Una ke 22 tahun 2025, adalah bentuk kesyukuran atas anugerah untuk membangkitkan kembali semangat agar kabupaten Tojo Una Una akan melejit meraih masyarakat sejahtera, sebagai bingkisan dan ungkapan rasa terima kasih kepada pejuang pembentukan kabupaten Tojo Una Una.(JPS)