JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK) Banggai menggelar Pertemuan Penguatan Kolaborasi Pengendalian HIV/AIDS Tahun 2026 di Luwuk pada Rabu (16/9/2026) di Aula Penginapan Lambuku Syariah
Kegiatan ini menghadirkan 70 peserta yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Komunitas. Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Penting Para Pemangku Kepentingan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ormas dan Komunitas Dalam Rangka Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Banggai.”
Pelaksanaan kegiatan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2007, serta SK Bupati Banggai Nomor 400.13.24/188/KPAK tentang Pembentukan KPAK Banggai Masa Bakti 2025-2029. Anggaran kegiatan bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Banggai Tahun 2026 melalui Dinas Kesehatan.
Dalam laporan Ketua Panitia Nurul Indah Dalillah, S.I.P., M.A. menyebut HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius pembangunan kesehatan. Merujuk data Kementerian Kesehatan RI hingga Juli 2024, jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan sebanyak 351.378 jiwa dari estimasi 503.261 jiwa, dengan 217.482 ODHA telah menjalani terapi antiretroviral (ART).
Sementara di Sulawesi Tengah, kumulatif kasus sejak 2002 hingga September 2025 tercatat 6.811 kasus, terdiri dari 5.123 HIV dan 1.688 AIDS.
Kabupaten Banggai sendiri menempati urutan kedua tertinggi se-Sulawesi Tengah. Mei 2026 tercatat 601 kasus HIV, 385 kasus AIDS, dan 130 orang meninggal dunia.
Wakil Bupati Banggai dalam sambutannya menegaskan pertemuan ini bukan sekadar forum membahas data dan angka, melainkan bentuk kepedulian dan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi muda.
“Data ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa persoalan HIV/AIDS tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan masa depan generasi muda, keluarga, pendidikan, produktivitas, dan pembangunan daerah,” ujar Wabub Furqanuddin
Wakil Bupati menegaskan HIV/AIDS bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan peran pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, kepemudaan, media, tenaga kesehatan, keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati meminta agar penanganan HIV/AIDS mengedepankan lima hal yaitu, pencegahan, edukasi, deteksi dini, pengobatan, pendampingan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi.
“Masyarakat yang hidup dengan HIV/AIDS jangan dikucilkan. Mereka membutuhkan dukungan untuk mendapatkan pengobatan dan menjalani kehidupan secara produktif. Jangan sampai karena stigma dan diskriminasi, seseorang takut melakukan pemeriksaan dan memilih menyembunyikan kondisinya sehingga justru meningkatkan risiko penularan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Banggai juga berkomitmen mengejar target Three Zeroes pada tahun 2030, yaitu Tidak Ada Infeksi HIV Baru, Tidak Ada Kematian Akibat AIDS, dan Tidak Ada Stigma serta Diskriminasi.
“Target tersebut hanya dapat kita capai melalui kolaborasi yang kuat, kerja nyata dan komitmen bersama,” tambahnya.
Materi dalam pertemuan meliputi Arahan Bupati/Wakil Bupati Banggai, Motivasi Peran Tokoh Lintas Sektor oleh Masudin Radjamaulu, S.ST., M.Kes, Kebijakan dan Situasi Kasus HIV/AIDS oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, serta Penguatan Kelembagaan KPA dan Rencana Aksi Daerah oleh KPAK Banggai.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada generasi muda untuk menjaga diri, pergaulan dan kesehatan, serta ajakan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi melainkan memberikan dukungan.
“Karena melawan HIV/AIDS bukan dengan stigma, tetapi dengan pengetahuan, kepedulian, pelayanan dan kebersamaan”,tutup Wabub Furqanuddin. (**)