JURNALPOLRISULTENG.ID – AMPANA, Postingan di media sosial oleh oknum Kades Matobiyai Kecamatan Togean Moh. Radun, S.PdI, mengarah tajam kepada 2 oknum anggota DPRD Tojo Una Una, sehingga mengundang antusias perhatian nitizen, mempertanyakan ada apa dibalik status mantan dewan itu.
Melalui konfrensi Pers yang digelar Kades Matobiyai di Ampana, Moh Radun menyorot pada sikap pernyataan salah satu anggota dewan dalam kunjungan itu, tidak menunjukan etika dan intelektual seorang anggota parlemen. Senin 21 April 2025.
Ia menyoroti kedatangan beberapa oknum anggota dewan ke Matobiyai atas nama intitusi tetapi tidak dilegitimasi intitusi , namun mengunakan fasilitas Intitusi.
Pada keterangan Moh. Radun mengatakan pasca turunnya anggota dewan kedesa Matobiyai, ia telah melakukan konfirmasi dengan sekretariat DPRD Tojo Una Una. Jawaban yang diperoleh, mereka tidak ada jadwal secara kelembagaan turun di Desa Matobiyai.
Adapun pekerjaan yang mereka lihat adalah pekerjaan pemerintah desa yang diduga ditolak oleh kelompok mereka. Semestinya, secara prosedural ketika mereka menerima laporan masyarakat, seharusnya menyurat ke bupati melalui sekda, untuk ditindak lanjuti oleh dinas PMD.
Kalaupun alasan mereka berdasarkan informasi masyarakat, seharusnya laporan yang bersifat informatip, sebaiknya menelpon saya, tidak perlu melalui jalur intitusi” Ujar Moh. Radun
“Saya menduga kedatangan mereka dalam tafsiran saya dimotivasi oleh beberapa pendukung mereka, yang saat ini dalam proses hukum, sesuai laporan polisi yang saya buat, terkait upaya menghalang-halangi kegiatan pembangunan proyek pemerintah desa.
Dugaannya, kelompok orang-orang mereka ini melakukan provokasi bahwa lapangan matobiyai akan dirabat dan dijadikan taman. Pembangunan fasilitas pemerintah diasumsikan dan disampaikan kepada masyarakat, hanya digunakan untuk fasilitas pribadi.
Pada penjelasannya, bahwa pemdes bertekad meminta event Harna kecamatan Togean dilaksanakan di Matobiayai, maka penting bagi baginya melakukan penataan desa. Ia mengungkap, selama ini lapangan desa Matobiyai, jadi sasaran air laut ketika air pasang.
Berdasarkan program pemerintah desa sesuai master pland yang ada, membuat rabat dengan ketinggian tertentu, agar tidak terancam lagi oleh air laut. “kita timbun diratakan dengan lapangan sehingga tidak menciderai pemain” Jelas MOh. Radun
Ia mencermati polemik yang terjadi didesanya, menurutnya hanya dipolaritasi dengan isu yang dihembuskan, namun hanya sebagian kecil masyarakat yang menolak pembangunan itu.
Dan ia menyakini masyarakat yang menolak ini paham dengan program desa, tapi berupaya menghalang-halangi. Dan hal ini terjadi mulai tahun 2021, sejak ia mengusulkan pembangunan dan pelebaran jalan dalam desa melalui dinas PU, searing dengan dana desa. Program itu dianggarkan namun dihalang-halangi, dengan cara mengunjungi rumah ke rumah warga untuk menolak rekokasi.”Ujar Kades.
Menyikapi kendala yang dihadapinya selama ini, ia mengambil langkah melalui jalur hukum, karena persoalan ini tidak bisa dihadapi secara presuasif, sehingga buat laporan polisi. Dan 7 terlapor kini dalam proses dan sudah diambil keterangannya.”Ungkap Kades. (samas)