HALAMAN UTAMA
BERITA Berita

Diduga Terus Salurkan BBM Ilegal, SPBU KM 2 Luwuk Kembali Jadi Sorotan

Diduga Terus Salurkan BBM Ilegal, SPBU KM 2 Luwuk Kembali Jadi Sorotan

JURNALPOLRISULTENG.ID, BANGGAI — SPBU Kilometer Dua yang berada di Kecamatan Luwuk Utara kembali menjadi sorotan publik. SPBU tersebut diduga kerap melakukan praktik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal.

Meski telah beberapa kali dijatuhi sanksi, SPBU yang berhadapan langsung dengan Fuel Terminal Luwuk di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin Timur, terkesan tetap membandel. Aktivitas pengisian dan penyaluran BBM ilegal diduga masih terus berlangsung hingga kini.

Dugaan tersebut kembali menguat setelah beredar luas sebuah video yang diduga direkam oleh salah seorang Kepala Bidang di Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai. Dalam video itu, terlihat puluhan jerigen berisi BBM bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil pikap berwarna hitam.

(Diduga Terus Salurkan BBM Ilegal, SPBU KM 2 Luwuk Kembali Jadi Sorotan)

Pada rekaman tersebut, pejabat terkait tampak mempertanyakan tujuan pengangkutan BBM itu sambil membuka terpal yang menutupi puluhan jerigen di bak kendaraan.

Sebelumnya, praktik serupa juga kerap ditemukan di SPBU tersebut dan bahkan telah berujung pada pemberian sanksi oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Namun, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum cukup tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Padahal, larangan keras terhadap praktik penyaluran BBM subsidi secara ilegal telah ditegaskan langsung oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada 27 Januari 2026.

Dalam RDP tersebut, Wahyudi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pihaknya telah menjatuhkan sanksi dan melakukan pembinaan terhadap 329 penyalur BBM yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan intensif guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta meminimalisasi kebocoran anggaran negara. Untuk mendukung pengawasan, BPH Migas juga mengumpulkan data melalui pengawasan lapangan ketat, uji petik, hingga pemantauan distribusi menggunakan teknologi CCTV.

Pada penegasannya, BPH Migas bersama Polri akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyaluran BBM subsidi ilegal, berupa ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain sanksi pidana, sanksi administratif juga diberlakukan, mulai dari pemblokiran QR Code subsidi, penghentian pasokan BBM, hingga pencabutan izin usaha bagi SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. (**)

JPsulteng.id, Luwuk Selatan – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banggai menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun...
JPsulteng.id, Cepat bertindak itulah kuncinya! Kebakaran lahan kebun di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai berhasil dipadamkan kurang dari...
JPsulteng.id, Polresta Banggai menggelar kegiatan penanaman pohon serentak bersama warga di Kelurahan Mahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Jumat (20/11/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar...
JPsulteng.id, Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto, S.I.K., M.H menggelar silaturahmi dan Solat Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Hijrah, kawasan Bandara, Desa Bubung, Kecamatan...
JPsulteng.id, Polresta Banggai melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka berinisial AR (32)...
JPS, PALU – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang pria berinisial FA di Kota Palu lantaran menggunakan nama dan foto profil Kapolri...
JPS, PALU – Upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi permukiman warga dari ancaman banjir di Kabupaten Tojo Una-Una mendapat suntikan dukungan baru. Pemerintah Kabupaten Tojo...
JP-SULTENG.ID, MORUT – Serikat Petani Lahan Sawit (SPLS) Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, menggugat PT ANA ke Pengadilan Negeri (PN) Poso atas...
JPS, TOJO UNA-UNA — Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng,S.Pd,MAP, menegaskan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers tidak ditujukan untuk pencitraan pejabat....
JPsulteng.id, Komitmen Polresta Banggai dalam membantu masyarakat memperoleh pekerjaan terus diwujudkan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kamis pagi (19/11/2026). Kali ini, Kapolresta Banggai Kombes...