JURNAL POLRI SULTENG– Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai PKS, Ustadzah Sri Atun, hari ini melaksanakan kunjungan ke masyarakat konstituennya di Desa Okumel, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin 4/11/24.
Kegiatan ini merupakan bagian dari acara reses anggota DPRD Provinsi Sulteng masa persidangan pertama untuk tahun pertama jabatan 2024-2029, yang juga berlangsung di Desa Tatakalay.
Kegiatan reses di Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan di dua lokasi, yaitu di gedung serba guna Desa Okumel dan Desa Tatakalay.
Sebelumnya, Sri Atun dan rombongan, yang terdiri dari Ketua Partai PKS serta anggota DPRD Bangkep dari Dapil Tinangkung, Tinangkung Selatan, dan Liang, juga mengunjungi sejumlah titik di wilayah Luwuk dan Banggai Laut.
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 masyarakat Desa Okumel, turut hadir Kepala Desa Okumel, Suryanto Abas, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa perwakilan dari Desa Tomboniki.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa yang mengharapkan perhatian dan dukungan dari anggota DPRD terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beberapa usulan, antara lain bantuan pipa PVC sepanjang 4-5 kilometer untuk saluran air minum di Desa Tomboniki, bantuan perahu viber, dan pembuatan pagar masjid permanen sepanjang 20 meter di Desa Okumel.
Menanggapi usulan tersebut, Sri Atun menyampaikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan usulan yang dianggap mendesak.
Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, penganggaran untuk alat pertanian dialihkan ke penganggaran kabupaten.
Sri Atun memastikan bahwa semua usulan akan dicatat dan diprioritaskan untuk program kerja di tahun 2026, mengingat program kerja untuk tahun 2025 sudah diselesaikan dan siap dilaksanakan.
Sri Atun menutup pertemuan dengan komitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan berupaya merealisasikan kebutuhan mereka.
“Usulan-usulan yang telah disampaikan akan kami tampung dan di prioritaskan,” ujarnya.
Kunjungan reses ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian anggota DPRD terhadap masyarakat di daerah pemilihannya, serta upaya untuk menjalin komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan konstituen.