JURNALPOLRISULTENG.ID, MORUT – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS menggelar rapat internal dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada Kamis, (11/6/2026).
Rapat internal ini digelar dalam rangka menyelaraskan program prioritas Pemda Morut dengan program Asta Cita Presiden RI serta memastikan keselarasan dengan arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Morut tahun 2026-2029.
Nampak hadir mendampingi Bupati Delis yakni Wabup Morut H. Djira K. S.Pd, M.Pd, dan Sekda Morut Ir. Musda Guntur, MM. Hadir sejumlah pimpinan OPD Morut seperti Kaban Bappelitbangda Morut Gerzom Tandi, ST, M.Eng, Kaban BPKAD Agung Ponga ST, MT, Inspektur Inspektorat Romel Tungka S.Sos, Kadis Pendidikan Morut Muh. Ridwan Dg. Malureng, S.Ag, Kadis Kesehatan Morut Arif Paskal Pokonda serta pimpinan OPD lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Delis mengatakan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemda harus cermat melihat pos-pos anggaran yang dapat dioptimalkan. Selain itu, peluang peningkatan pendapatan daerah harus terus dipantau setiap bulan dan belanja daerah harus difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 
“Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama. Termasuk pembangunan jalan, program rumah swadaya, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan” ucap Bupati Delis
Bupati Delis meminta seluruh OPD merampungkan dan merangkum program-program prioritas yang ada agar dapat diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden RI.
Terkait program pembangunan infrastruktur, Bupati Delis menjelaskan bahwa kekurangan anggaran untuk proyek yang dianggap mendesak, dapat diselesaikan dengan melakukan pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
PT. SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.
Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, Pemda Morut mengajukan dana kurang bayar sebagai jaminan kepada PT. SMI. Dana kurang bayar milik Morut yang “tersangkut” di pusat berasal dari dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan yang nilainya cukup besar.
“Kita sedang upayakan melakukan pinjaman ke PT. SMI. Tapi mungkin jumlahnya terbatas karena daerah lain di Indonesia juga mengajukan pinjaman yang sama,” ungkap Bupati Delis
*Apk